Bali Belajar ke Jakarta Membangun Angkutan Umum Berbasis Rel
Bali segera membangun LRT sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap melanda provinsi yang hidup dari sektor pariwisata itu, Bali bakal belajar dari Jakarta untuk pembangunan angkutan umum berbasis rel itu.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Bali bakal membangun light rail transit. Bali memastikan bakal belajar dari Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan angkutan umum massal berbasis rel itu. Langkah itu menjadi upaya dan fokus Pemprov Bali mengatasi kemacetan yang makin sering terjadi di provinsi yang hidup dari sektor pariwisata itu.
Demikian disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/7/2023), dalam penandatanganan kerja sama (PKS) antara Pemprov Bali dan Pemprov DKI Jakarta.
Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam acara penandatanganan itu menyatakan, kerja sama antara DKI Jakarta dan Bali itu sebagai sinergi pengembangan potensi daerah untuk kelancaran optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kerja sama itu meliputi lima hal, yaitu pengembangan dan promosi pariwisata kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, penyelenggaraan ketahanan pangan. Ketiga peningkatan kapasitas SDM. Keempat pengembangan BUMD. Kelima, pengembangan transportasi umum.
Koster mengatakan, kelima poin itu memang esensial bagi Bali untuk dikerjasamakan dengan DKI Jakarta. Namun Bali bakal belajar banyak dari DKI Jakarta, terutama terkait transformasi transportasi publik.
”Salah satu masalah yang kami hadapi di Bali ini adalah berkaitan dengan pelayanan transportasi publik,” kata Koster.
Dengan perekonomian Bali yang ditopang dari sektor pariwisata, yakni sekitar 54 persen lebih, kedatangan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik pada 2019 mencapai 17 juta orang. Salah satu masalah yang dihadapi Bali adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar.
”Itulah sebabnya kami mulai memikirkan transportasi publik. Salah satu yang sedang kami canangkan adalah pengembangan angkutan umum berbasis rel, yaitu light rail transit (LRT),” katanya.
Saat ini, untuk pembangunan LRT itu sedang ada di tahap kajian bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan atas dukungan Menteri Bappenas dan Menteri Perhubungan. ”Ini harus kami lakukan ke depan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di Bali karena manuver untuk memperlebar jalan di Bali sangat sulit karena padat penduduk di wilayah destinasi, seperti Badung dan Denpasar, terutama Kuta, Sanur, dan ke Ubud,” katanya.
Upaya mengatasi kemacetan itu, lanjut Koster, sebagai upaya untuk menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang nyaman. “Kami harus memberikan pelayanan publik yang baik,” ucapnya.
Itu sebabnya, Pemprov Bali harus mulai dări sekarang untuk mengatasi masalah kemacetan ke depan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Bali untuk menyelesaikan haluan dan pembangunan Bali 100 tahun, 2025-2125. Transportasi masuk menjadi bagian dari haluan tersebut.
Pengembangan jalur LRT yang pertama di Bali, kata Koster, akan dimulai dari Bandara Ngurah Rai ke sentral parkir Kuta dan Seminyak. Kemudian lanjut ke Canggu, ke Sanur, dan ke pusat budaya Bali di Klungkung dan Ubud.
”Pembangunan angkutan umum ini akan baik untuk publik lokal Bali, untuk wisatawan, dan untuk event-event internasional yang banyak digelar di Bali,” ucapnya.
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan Pemprov Bali untuk belajar dari DKI Jakarta terkait pembangunan angkutan umum. ”Kita sudah bangun LRT dan MRT sehingga apa yang diinginkan Pemprov Bali terkait transportasi berbasis rel bisa berjalan baik,” ujarnya.
Heru pun menjelaskan, pembangunan angkutan umum berbasis rel di DKI Jakarta bukanlah proses sebentar. Untuk membangun MRT sudah dimulai dari 1996 lalu, dan peletakan batu pertama pada 2012. pada 2019 baru beroperasi. Di wilayah DKI Jakarta juga ada LRT Jabodebek yang sebentar lagi beroperasi dan LRT Jakarta yang sudah beroperasi.
Hal itu menjadi contoh baik bagi Bali yang segera memulai. ”Di DKI Jakarta ada MRT, ada LRT pemerintah pusat, ada LRT Jakarta. Silakan mana konsep yang paling cocok di Bali,” kata Heru Budi.
Terkait kerja sama itu, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) Roy Rahendra, yang mendampingi Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, menjelaskan, kerja sama ini bagian dari kerja sama kedua provinsi, payungnya adalah kerja sama antardaerah. “MRT menjadi yang ditunjuk untuk pelaksana kerja sama bidang angkutan umum berbasis rel,” ujarnya.
Pemprov Bali nantinya akan belajar tentang pendanaan, kelembagaan, kajian strategis dengan MRT Jakarta. ”Kita akan knowledge sharing dengan Pemprov Bali bagaimana memulai, how to. Kita belajar dari nol, nah Bali kita bantu supaya tidak mengalami fase yang panjang seperti Jakarta, kalau bisa supaya bisa langsung mulai supaya cepat. Kita sebagai pendamping,” ujarnya.
Dalam upaya Pemprov Bali membangun angkutan umum berbasis rel itu, lanjut Roy, MRT Jakarta akan memerankan transfer pengalaman, transfer pengetahuan, utamanya dari sisi penyiapan. Juga membantu Pemprov Bali untuk kajian pendanaan,