Belum semua kelurahan di Jakarta mempunyai sekolah negeri. Pengelompokan ulang atau ”regrouping” dan rehabilitasi total menjadi salah satu upaya pemenuhan sekolah negeri itu.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS —Jakarta masih kekurangan sekolah negeri di sejumlah wilayahnya. DPRD DKI Jakarta mendorong pembangunan sekolah negeri itu agar terwujud pemerataan seiring pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB berdasarkan zonasi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memetakan kebutuhan sekolah negeri dan upaya pemenuhannya.
Komisi E DPRD DKI Jakarta saat rapat hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengkaji dan merencanakan pembangunan sekolah. Misalnya, pembangunan SMU negeri di Menteng dan Mangga Dua Selatan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyebutkan, data yang dipegang oleh komisinya mencatat terdapat 16 kelurahan yang belum memiliki SD, 98 kelurahan belum memiliki SMP, dan 165 kelurahan belum mempunyai SMU (total terdapat 267 kelurahan se-Jakarta). Kondisi tersebut harus dijadikan target untuk dipenuhi secara bertahap demi pemerataan.
”Mengingat diperlukan penyebaran sekolah yang merata jika kita terus ingin menggunakan pendekatan PPBD berdasarkan zonasi,” ujar Anggara, Selasa (8/8/2023).
Anggara tak memungkiri keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam berbagai pembangun di Jakarta. Keterbatasan lahan ini juga penyebab belum adanya SMU negeri di Menteng dan Mangga Dua Selatan.
Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat secara bertahap memasang target per tahun bisa membangun berapa sekolah baru ataupun pendekatan pengelompokan ulang (regrouping) sekolah negeri yang sudah tidak banyak siswanya agar bisa diubah peruntukannya jadi SD, SMP, atau SMU negeri sesuai kebutuhan di wilayah.
”Regrouping kami dorong sebagai alternatif jangka menengah, tetapi tetap idealnya pemenuhan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU negeri di tiap kelurahan menjadi sebuah kewajiban ke depannya,” kata Anggara.
Selain itu, sekolah terintegrasi atau SD, SMP, dan SMU negeri dalam satu kompleks bisa jadi alternatif lain. Menurut Anggara, upaya ini sudah masuk dalam kegiatan rancang bangun sekolah yang akan direhabilitasi total oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Rehabilitasi sekolah masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Rehabilitasi dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai analisis managementplan.
Dalam rehabilitasi total, nantinya gedung sekolah dijadikan sesuai standar dan diproyeksikan untuk menambah daya tampung. Pengembangan sekolah melalui rehabilitasi total ini dengan cara memaksimalkan lahan yang ada di sekolah lama melalui pengembangan atau pembangunan secara vertikal sehingga penambahan ruang kelas sangat dimungkinkan.
Badan Pusat Statistik dalam laporan Jakarta Dalam Angka 2023 mencatat, pada tahun 2022 ada 2.239 SD, 1.078 SMP, 492 SMU, dan 572 SMK. Sementara jumlah murid di tiap-tiap tingkatan sebagai berikut, terdapat 765.090 murid SD, 349.766 siswa SMP, 189.887 pelajar SMA, dan 195.974 pelajar SMK pada tahun ajaran 2021/2022.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, sudah ada pemetaan kebutuhan sekolah negeri berdasarkan wilayah di Jakarta. Dari peta itu ditilik program yang paling memungkinkan sesuai kondisi di lokasi.
”Misalnya ada dua SD, maka bisa regrouping. Nanti sekolah satunya dialihkan jadi SMP atau SMA. Bisa juga rehabilitasi total jadi sekolah terintegrasi. Di situ ada SD, SMP, dan SMA,” kata Purwosusilo secara terpisah.