Anggaran Rp 634 Miliar untuk Pembangunan Sekolah di Kota Bogor
Selain pembangunan sekolah, Disdik Kota Bogor juga menyiapkan anggaran untuk penambahan kelas baru dan perbaikan sekolah.
Oleh
AGUIDO ADRI
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Komisi IV DPRD Kota Bogor menyetujui rancangan anggaran sebesar Rp 634 miliar yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan sekolah sehingga diharapkan bisa mengatasi permasalahan pendaftaran peserta didik baru mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri meminta Disdik Kota Bogor agar menggunakan anggaran Rp 634 miliar secara baik untuk membangun sekolah yang dirasakan masih sangat kurang. Selain itu, Disdik Kota Bogor harus segera merealisasikan pembangunan dua sekolah baru yang berlokasi di Cimahpar 3, Bogor Utara, dan Duta Pakuan, Bogor Tengah.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024, anggaran yang disiapkan oleh Disdik Kota Bogor untuk membangun dua sekolah baru sebesar Rp 33 miliar. Hal itu, menurut Akhmad, menjadi sinyal bagus untuk penyelesaian akar permasalahan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2023.
”Alhamdulillah perjuangan untuk adanya penambahan unit sekolah baru bisa direalisasikan di tahun depan. Semoga dengan adanya penambahan unit sekolah baru bisa menjawab persoalan PPDB yang kemarin sempat ramai. Kami, Komisi IV, tentunya akan mengawasi pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun ini,” kata Akhmad, Kamis (10/8/2023).
Selain pembangunan sekolah baru, Komisi IV DPRD Bogor juga meminta Disdik Kota Bogor agar memastikan anggaran program pembangunan ruang kelas baru untuk tingkat sekolah dasar sebesar Rp 26,5 miliar dan program rehabilitasi sedang atau berat untuk ruang kelas SD sebesar Rp 59 miliar bisa terlaksana. Begitu pula dengan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah menengah pertama (SMP).
Dengan disetujuinya anggaran itu, Pemerintah Kota Bogor akan fokus menata sekolah-sekolah di Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, penataan dan pembenahan sekolah menjadi fokus.
Pemkot Bogor pada 2024 akan menambah sekolah negeri agar polemik PPDB tidak terulang. Setidaknya ada lima sekolah terdiri dari tiga SMPN dan dua SMAN. Menurut Dedie, penambahan sekolah negeri baru akan membuat sebaran atau rasio pendidikan di Kota Bogor semakin baik. Selain itu, akses sebaran sekolah memberikan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan sekolah negeri.
Meski ada penambahan sekolah, kebutuhan sekolah negeri belum ideal.
Sejak 2022, Pemkot Bogor telah mengkaji pembangunan sekolah baru yang akan dibangun pada 2024. Dari hasil kajian, ada beberapa SDN dengan jumlah pelajar yang sedikit atau kurang. SDN itu direncanakan menjadi tingkat SMPN. Selanjutnya SDN yang berdekatan akan digabung dan menjadi SMP. Saat ini, SDN itu dalam tahap persiapan anggaran.
”Pendirian SMP baru pada 2024. Ini termasuk SDN-SMPN terpadu di Kayumanis,” katanya.
Selain SDN dan SMPN, pihaknya juga sudah mendorong pembangunan SMAN baru di wilayah Kota Bogor. Pembangunan SMAN 11 mulai dilaksanakan di kawasan Rancamaya, Bogor Selatan, tahun depan. Lalu ada SMAN 12 di Kayumanis, Tanah Sareal.
Untuk menjangkau rencana pembangunan sekolah baru itu, kata Dedie, dibutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan sekolah baru tidak bisa sekaligus.
”Menurut rencana, SMAN tahun depan baru satu. Namun, untuk SMA di Tanah Sareal akan kami usulkan tahun ini. Semoga tahun depan juga segera disetujui Pemprov Jawa Barat,” katanya.
Meski ada penambahan sekolah, Dedie mengakui, kebutuhan sekolah negeri belum ideal. Jika melihat kebutuhan di 6 kecamatan dan 68 kelurahan, idealnya jumlah SMPN setidaknya 35 sekolah dan SMAN sekitar 20 sekolah. Di Kota Bogor, saat ini jumlah SMPN sebanyak 20 sekolah dan SMAN hanya 10 sekolah. Sementara jumlah SDN mencapai 210 sekolah.