MRT Jakarta-Jakpro Kembangkan Kawasan Berorientasi Transit

MRT Jakarta menggandeng Jakpro untuk mengembangkan kawasan berorientasi transit di jalur MRT Jakarta. Pada tahap awal kajian KBT akan dilakukan di lima titik KBT yang sudah ditentukan Pemprov DKI Jakarta.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kawasan Taman Dukuh Atas di Jakarta, Kamis (6/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — PT MRT Jakarta (Perseroda) menggandeng PT Jakarta Propertindo untuk mengembangkan kawasan berorientasi transit di jalur MRT Jakarta. Kerja sama itu disebut sebagai upaya untuk mengakselerasi pengembangan kawasan berorientasi transit.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam acara penandatanganan MoU Pengembangan Properti di Kawasan Berorientasi Transit atau KBT antara PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo, Rabu (16/8/2023), menjelaskan, sebagai BUMD yang bergerak di bidang transportasi umum perkotaan berbasis rel, MRT Jakarta mendapatkan tiga mandat dari Pemprov DKI Jakarta.

Mandat pertama adalah membangun MRT. Yang sedang dibangun sekarang adalah Fase 2A koridor selatan-utara dan tahun depan akan ada groundbreaking dari Fase 3 Koridor Timur-Barat, khususnya untuk Fase 1 Tahap 1 dari Tomang ke Medan Satria.

Kedua, MRT mendapatkan mandat untuk memelihara dan mengoperasikan sarana prasarana MRT. ”Ini jarang karena biasanya berbeda-beda,” kata Tuhiyat.

Ketiga, MRT mendapatkan mandat untuk membangun kawasan berorientasi transit atau dikenal juga sebagai transit oriented development (TOD). KBT ini akan sangat menentukan keberlangsungan satu kota.

Baca juga: Menanti Interkoneksi Sempurna di KBT Dukuh Atas

Untuk pengembangan KBT, PT MRT Jakarta sudah memiliki dasar hukum pengembangan KBT di lima titik yang terletak di jalur MRT. ”Ada lima kawasan yang diamanatkan Pemprov DKI sebagai KBT, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, Istora Senayan, dan Dukuh Atas,” kata Tuhiyat.

Pasca-MoU, nantinya akan ada tukar pengalaman dan dokumen, yang kemudian diikuti forum grup diskusi (FGD) untuk memetakan proyek. Langkah itu akan diikuti dengan pembuatan kajian untuk memastikan titik KBT mana yang lebih bisa dijalankan.

”Jadi kalau ditanya mana yang duluan di antara kawasan-kawasan tadi, akan di-mapping dulu. Belum ada yang spesifik karena Jakpro juga harus selektif mana yang mungkin return-nya bagus, yang periodenya pendek,” kata Tuhiyat.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengungkapkan, ketika bicara konsep KBT, yang perlu dipahami, KBT merupakan titik atau tempat transit. Ada kebutuhan untuk berpindah moda atau kebutuhan beraktivitas di titik itu.

”Jadi kalau ada keperluan fasilitas ini itu di titik KBT, itu nanti akan terlingkup dalam desain KBT. Mesti ada analisis terlebih dulu, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga nonteknis,” kata Iwan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pembangunan Serambi Temu Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Analisis juga mencakup perkembangan ekonomi setelah ada stasiun MRT dan pola budaya atau karakter yang berubah. Itu harus disikapi.

”Setelah adanya budaya baru atau pola baru karena ada stasiun di situ, muncullah kebutuhan itu berupa ada yang berupa fasilitas dan nonfasilitas. Itulah yang nanti akan membentuk konsep desain awal, lalu nanti kita detailkan dengan engineering design-nya,” ujar Iwan.

Terlebih, untuk lima KBT yang diamanatkan, masing-masing memiliki tema sendiri. KBT Lebak Bulus tidak akan sama dengan KBT Dukuh Atas.

”Itu karena radius KBT ini sangat memengaruhi temanya seperti apa, eksistingnya seperti apa, perubahannya seperti apa. Itu harus didesain, akan ada kajian nanti muncul,” kata Iwan.

Baca juga: Serambi Temu Dukuh Atas, Calon Wajah Baru Dukuh Atas

Sejauh ini, tantangan untuk pengembangan KBT adalah kondisi eksisting. ”MRT sudah bergerak dan koridornya sudah terbentuk. Jadi bagaimana kita menghadapi eksisting yang udah ada, melahirkan desain baru yang bisa hybrid atau mengombinasikan dengan eksisting tanpa mematikan karakter yang lama,” ujar Iwan.

Baik Iwan maupun Tuhiyat sepakat kajian atas titik-titik KBT bisa selesai bertahap tahun ini. Itu bisa menjadi dasar dalam mencari sumber pendanaan bagi pengembangan KBT karena KBT tidak akan dikembangkan dengan dana APBD.

”APBD tidak akan dipakai. Banyak skema penganggaran, alternatifnya banyak, tinggal memilih yang tepat yang sesuai dengan hasil analisis kajian itu,” kata Iwan.