KTT ASEAN, Warga Belum Bisa Total Beralih ke Transportasi Umum

Berbagai imbuan pemerintah, seperti WFH dan menggunakan transportasi umum selama kegiatan KTT ke-43 ASEAN, belum mampu menekan buruknya kualitas udara di Jakarta. Sebab, tidak semua masyarakat bisa melakukannya.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Beberapa masyarakat saat menyeberang di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Selama kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN berlangsung, pemerintah mengimbau perusahaan di Jakarta menerapkan kerja dari rumah bagi sebagian karyawannya untuk menekan kemacetan dan polusi. Meski di beberapa titik lalu lintas terpantau lancar, tetapi imbauan tersebut belum mampu memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Sebagian karyawan yang bekerja juga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi meski pemerintah mengimbau untuk beralih ke transportasi umum.

Senin (4/9/2023) pukul 08.20, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, lancar. Meski beberapa kali diberlakukan buka-tutup jalan untuk kelancaran agenda KTT ASEAN, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke utara dalam kondisi lancar.

Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) juga terpantau sepi. Pekerja kantoran juga tidak banyak berlalu-lalang. Kemudian, di beberapa titik Jalan Gatot Subroto menuju Slipi terlihat sejumlah petugas kepolisian dan polisi militer tengah berjaga.

Baca Juga: KTT ASEAN, MRT Beroperasi Normal dan Dua Halte Transjakarta Kembali Layani Penumpang

Pegawai swasta di Jakarta Pusat, Airin Ibrahim (27), mengakui, jalanan Jakarta pagi ini cukup lengang. Akan tetapi, debu dan polusi masih ia rasakan. Mengutip laman IQAir pada pukul 09.00, Indeks Kualitas Udara di Jakarta masih menunjukkan keterangan tidak sehat dengan indeks 159.

”Tempat saya kerja hari ini menganut imbauan pemerintah dengan memperkerjakan sebagian karyawan dari rumah. Saya hari ini mendapat piket untuk masuk ke kantor. Saya kira polusi pagi ini di Jakarta akan membaik di bawah indeks 100, ternyata masih sama saja,” ujarnya.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Salah satu warga memilih untuk menggunakan ojek daring seusai turun di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Adapun dalam kesehariannya, Airin memang kerap menggunakan transportasi publik. Sebab, ia memilih kos di dekat halte. Selain itu, kantor Airin juga berseberangan dengan Halte Bundaran HI di Jakarta Pusat.

Karyawan lain asal Jakarta Selatan, Anggara Doni Saputra (29), juga memilih menggunakan transportasi umum untuk berangkat bekerja, Senin pagi. Akan tetapi, penggunaan transportasi umum dari Stasiun MRT Bundaran HI belum menjangkau untuk menuju kantornya.

”Jadi, saya tetap menggunakan ojek daring untuk menuju kantor dari sini (MRT Bundaran HI). Mau tidak mau, ya, harus mengeluarkan biaya lagi. Biasanya saya sering menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Doni.

Baca Juga: KTT ASEAN, 50 Persen Aparatur Sipil Negara DKI Bekerja dari Rumah

Berbeda dengan pegawai lainnya di Jakarta Selatan, Ismail Haqqi (23). Ia seakan tidak memiliki pilihan selain menggunakan transportasi pribadi. Selain harus mengantarkan ibunya terlebih dahulu, kendaraan roda dua miliknya tersebut dinilai lebih efektif dan cepat karena tidak memerlukan transit.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi umum tidak efektif digunakan masyarakat di Jakarta. Sebab, ongkos menggunakan kendaraan bermotor dinilai masih lebih murah.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Suasana kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Menurut Yayat, pemerintah memang telah mengembangkan model transportasi yang terintegrasi. Di Jakarta, terdapat Transjakarta, KRL, LRT, hingga MRT. Namun, untuk beralih antarmoda transportasi, masyarakat masih dibebani tarif baru.

”Belum lagi, untuk mencapai satu titik yang dituju, terkadang juga masih harus menyambung dengan berjalan kaki atau menggunakan ojek daring. Jadi, biaya yang dikeluarkan bakal lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Yayat menilai, pemerintah harus lebih berani untuk menggelontorkan subsidi terhadap transportasi umum agar biaya menggunakan transportasi umum jauh lebih murah dibanding biaya menggunakan kendaraan pribadi. Hanya dengan cara itu masyarakat bisa lebih memilih menggunakan transportasi umum.

Setiap perusahaan dapat menyesuaikan sendiri penerapan kombinasi WFH dan WFO yang akan dijalankan sehingga aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan dan KTT ke-43 ASEAN juga dapat terlaksana dengan lancar. (Hari Nugroho)

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Beberapa masyarakat memilih menaiki KRL untuk pergi bekerja atau beraktivitas, Senin (4/9/2023).

Imbauan WFH

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) E-0021/SE/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho pada 24 Agustus 2023. SE tersebut mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayah Jakarta menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama KTT Ke-43 ASEAN.

Ada beberapa poin imbauan yang disampaikan, seperti imbauan agar perusahaan menerapkan kombinasi WFH dan work from office (WFO) selama 4-7 September 2023. Selain itu, ada rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan di area acara KTT ASEAN. Meski begitu, operasional transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT tetap normal.

Baca Juga: Swasta Juga Diimbau Terapkan Bekerja dari Rumah Saat KTT ASEAN

”Setiap perusahaan dapat menyesuaikan sendiri penerapan kombinasi WFH dan WFO yang akan dijalankan sehingga aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan dan KTT ke-43 ASEAN juga dapat terlaksana dengan lancar,” ujar Hari.

Selama kegiatan KTT ASEAN, penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta juga diperluas hingga 75 persen. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, hal ini dilakukan agar pihak keamanan bisa mengendalikan arus lalu lintas dengan baik selama kegiatan tersebut.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Polisi tengah mengawal salah tamu dari Malaysia pada acara KTT ASEAN 2023 di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Selain WFH, sebagian sekolah di Jakarta juga melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan 1.108 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di tiga wilayah kota di DKI Jakarta menggelar PJJ atau belajar dari rumah 100 persen mulai 4-7 September 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Senin (4/9/2023) menjelaskan, untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, sebanyak 1.108 Satuan Pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan.

Ke-1.108 sekolah itu, tersebar di kecamatan sembilan tiga wilayah kota di Jakarta yang berdekatan dengan dengan tempat pelaksanaan KTT ASEAN. Yaitu di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Baca Juga : ASN Pemprov DKI Jakarta Mulai Jalani WFH

Di Jakarta Barat, tepat di Kecematan Palmerah, sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM ada 151 sekolah yang menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah 100 persen. Di Jakarta Pusat, sekolah yang menjalankan PJJ 100 persen tersebar di Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, Sawah Besar, dan Senen.

Adapun di Jakarta Selatan, sekolah-sekolah yang menjalankan PJJ 100 persen tersebar di Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, dan Setia Budi. “Murid-murid semua belajar dari rumah, guru-guru yang mengajar juga dari rumah,” kata Purwosusilo.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi. Rafa menjalani pembelajaran jarak jauh di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (23/7/2020).

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Sonny Juhersoni menambahkan, penyelenggaraan PJJ 100 persen di rumah berdasarkan surat edaran Sekjend Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pembelajaran dalam masa pengendalian pencemaran udara dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Selain itu juga berdasarkan Surat Edaran Sekdaprov DKI Jakarta Nomor 34/SE/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home).

Purwosusilo menambahkan, PJJ 100 persen itu hanya selama periode KTT ASEAN saja. Setelah KTT ASEAN selesai, sekolah-sekolah akan kembali menggelar pembelajaran tatap muka.

Rekayasa lalu lintas

Adapun daftar 29 ruas jalan yang terdampak rekayasa lalu lintas selama KTT ASEAN ialah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, dan Jalan Imam Bonjol. Selanjutnya, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Galunggung, Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo, dan Jalan KH Mas Mansyur.

Kemudian, Jalan Karet Pasar Baru Timur V, Jalan Karet Pasar Baru Timur II, Jalan Karet Pasa Baru Timur III, Jalan Prof Dr Satrio Sisi Barat, Jalan Kebon Sirih, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan Gerbang Pemuda.

Selanjutnya, Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Asia Afrika, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pattimura, Jalan Trunojoyo dan Jalan Gunawarman. Lalu, Jalan Majapahit, Jalan Ir Juanda, Jalan Veteran III, Jalan Medan Merdeka Barat, Lingkar Mega Kuningan, Jalan Lingkar SCBD, serta Jalan Setia Budi Tengah.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Masyarakat melintas di sekitar kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, sejumlah jalan yang akan dilintasi oleh delegasi negara KTT ASEAN bakal ditutup selama lebih kurang dua jam. ”Misalnya delegasi akan berangkat pukul 07.00 pagi, pukul 06.30 sampai pukul 08.30 akan ada penutupan jalan,” katanya.

Para delegasi akan menginap di 18 hotel kawasan Jakarta serta mengikuti acara di beberapa lokasi. Syafrin menambahkan, ada enam lokasi kegiatan KTT ASEAN di Jakarta, yakni Hotel Hyatt, kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Convention Center (JCC), hutan kota pelataran Gelora Bung Karno (GBK), Hotel Sultan, dan Istana Merdeka. Dengan demikian, ia berharap, para pekerja swasta yang tetap menjalani aktivitas dapat menggunakan transportasi publik untuk mengantisipasi kemacetan selama kegiatan KTT ASEAN.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, sebanyak 1.679 personel dikerahkan guna mengamankan pengawalan, pengamanan jalur, dan rekayasa lalu lintas untuk penyelenggaraan KTT ASEAN.

”Untuk pengamanan rute sebanyak 1.128 personel, 300 personel untuk pengamanan parkir, dan 251 personel untuk pengawalan yang terdiri dari 75 personel untuk pengawalan delegasi, lalu sebanyak 176 personel BKO (bawah kendali operasi) paspampres,” kata Sandi.