Perlu ada jalan khusus truk tambang untuk mengatasi masalahan tahunan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Oleh
AGUIDO ADRI
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kembali meminta keseriusan pemerintah untuk menangani permasalahan lalu lintas jalan umum yang digunakan truk tambang. Sebagai solusi jangan pendek, pemerintah akan memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas truk tambang. Untuk jangka panjang tengah disiapkan jalur khusus truk tambang.
Warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menyambut positif kunjungan Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu berserta tim Komisi V DPR untuk melihat kondisi jalur lalu lintas kendaraan umum dan truk tambang pada Jumat (15/3/2024) lalu.
Dari kunjungan itu, warga berharap segera ada tindak lanjut penanganan. Warga sudah letih dengan kondisi jalanan rusak penuh debu, serta licin dan tergenang jika hujan. Jalanan itu rusak karena setiap hari dilintasi truk-truk tambang berukuran besar.
Doni Wahyudi (38), warga yang tinggal di sekitar Jalan Mohamad Toha, mengatakan, kunjungan para pejabat itu memberikan harapan kembali untuk warga bisa hidup lebih baik dan tenang. Warga selalu menanti ada keseriusan pemerintah dan para pejabatnya untuk menyelesaikan masalah berlarut bertahun-tahun.
”Yang tinggal di sini pasti sama perasaannya karena sudah bertahun-tahun hidup tanpa perhatian pemerintah. Sakit mengintai karena setiap hari mengisap debu jalanan. Jalan rusak karena setiap hari dilalui truk tambang besar. Belum lagi banyak kecelakaan bahkan sampai ada korban meninggal. Kami mau warga bisa tenang dan beraktivitas normal,” ujar Doni, Selasa (19/3/2024).
Terpisah, Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang Junaedi menyatakan, aspirasi yang selama ini disuarakan warga akhirnya didengar, hingga tim Komisi V DPR dan Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu melihat langsung kondisi di lapangan.
Junaedi dan sejumlah perwakilan warga mendatangi DPR pada 7 Maret silam. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sengkarut atau masalah aktivitas mobilisasi truk tambang yang kelebihan muatan di Kecamatan Parung dan sekitarnya.
Yang tinggal di sini pasti sama perasaannya karena sudah bertahun-tahun hidup tanpa perhatian pemerintah. Sakit mengintai karena setiap hari mengisap debu jalanan. Jalan rusak karena setiap hari dilalui truk tambang besar. Belum lagi banyak kecelakaan bahkan sampai ada korban meninggal. Kami mau, warga bisa tenang dan beraktivitas normal.
Eksploitasi tambang dan mobilisasi truk tambang menyebabkan masalah turunan, seperti kerusakan infrastruktur jalan, kecelakaan, kemacetan, pungli, dan pelibatan anak dibawah umur. Untuk mengatasi berbagai masalah itu, jalur khusus tambang diharapkan segera terwujud. Tanpa ada jalur khusus, masalah akan tetap ada dan warga akan terus menjadi korban.
Pemetaan jalur tambang sudah dilakukan. Adapun jalur itu adalah seksi pertama sepanjang 12,5 kilometer mulai dari Cigudeg, Parung Panjang, lalu tembus masuk Jalan Tol Serpong. Selanjutnya, seksi dua sepanjang 10 km dari Rumpin yang tembus dan terintegrasi ke Tol Serpong.
”Aspirasi selanjutnya yang kami sampaikan adalah mengubah peraturan bupati menjadi peraturan daerah yang secara khusus memiliki kekuatan hukum tetap atas permasalahan yang ada. Permasalahan ini harus diambil atau langsung melibatkan pemerintah pusat,” kata Junaedi.
Sementara itu, Asmawa mengatakan, beberapa penanganan infrastruktur dan transportasi wilayah Kecamatan Parung Panjang sudah dilakukan. Pertama, melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Tambang. Kedua, pembangunan dan operasional sementara kantong parkir truk tambang yang berlaku sejak akhir Desember 2023. Kantong parkir ditargetkan rampung akhir Maret ini.
Jalur khusus truk tambang
Asmawa pun sepakat bahwa perlu ada jalur atau jalan khusus truk tambang. Hal itu merupakan solusi permanen yang juga sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
”Ini sebenarnya sudah mulai berproses, nanti mungkin kami melihat beberapa teman sesuai tugas dan fungsinya,” ungkapnya.
Ada beberapa skenario untuk menangani masalah itu, seperti jalan tol tambang dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Skenario selanjutnya, menggunakan BUMD Jawa Barat yang saat ini sudah mempunyai detail engineering design (DED). Skenario terakhir, dibangun oleh investasi murni.
Meski demikian, Asnawa berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Komisi V DPR bisa membantu percepatan pembangunan jalan tol tambang ini.
Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan langsung infrastruktur dan transportasi di wilayah Kecamatan Parung Panjang, kondisinya rusak dan sebagian besar kerusakan disebabkan truk pengangkut tambang.
Menurut dia, solusi jangka pendek yang bisa segera dilakukan adalah meminta secepatnya pemerintah pusat untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak sepanjang 11 kilometer. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga tahun ini akan memperbaiki jalan rusak sepanjang 6 kilometer.
Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran melalui Inpres Jalan Daerah untuk mengambil alih proyek perbaikan. Namun, perbaikan jalan itu tidak cukup karena masih tersisa 5 km yang belum masuk rencana perbaikan.
”Kerusakan jalan itu sepanjang 11 km. (Tersisa) 5 kilometer kita harap secepatnya akan bisa diteruskan,” katanya.
Solusi lainnya, Iqbal meminta pemerintah daerah untuk segera membahas dan menyusun DED serta izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada jalur khusus truk tambang, untuk segera diajukan anggarannya ke pemerintah pusat.