BSD dan PIK, antara Pusat Ekonomi Baru dan Ketimpangan Antarwilayah

Timbul tanya apakah tetesan ekonomi atau ”trickle down effect” PSN BSD dan PIK akan terdistribusi ke kawasan sekitar.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Lanskap perumahan yang dikembangkan Sinar Mas Land di BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (26/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai dan Pantai Indah Kapuk sebagai proyek strategis nasional baru. Muncul keyakinan kedua kawasan yang sudah berkembang ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Di luar itu, timbul tanya apakah tetesan ekonominya atau trickle down effect akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang masih tertinggal.

Pemerintah mengumumkan 14 proyek strategis nasional (PSN) baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland, Senin (18/3/2024).

Pengumuman disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran persnya, Minggu (24/3/2024), menyebut, pengembangan Kawasan Terpadu BSD akan menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menteri Kesehatan yang menerbitkan surat rekomendasi untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: Jadi PSN, PIK dan BSD Diprediksi Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

KEK ini nantinya akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung program pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Secara keseluruhan proyek ini diperkirakan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Hal-hal terkait tugas dan tanggung jawab pemda dalam PSN tersebut akan dipelajari lebih lanjut.

”Masyarakat Tangerang Selatan harus bersiap menyambut perubahan-perubahan yang akan dialami. Masyarakat harus meningkatkan daya saing, terutama generasi muda, dengan mengikuti berbagai pelatihan keterampilan dan menimba ilmu,” ucap Benyamin.

Peningkatan daya saing ini agar warga Tangerang Selatan tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi (trickle down effect).

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Perayaan Tahun Baru Imlek di Pecinan Pantjoran PIK, Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024), juga momen untuk warga berdoa. Sebuah altar disiapkan untuk warga yang ingin berdoa.

Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian disebutkan pula PIK Tropical Coastland sebagai PSN baru dengan konsep green area dan eco-city. Lokasinya seluas 1.756 hektar di PIK 2, Kabupaten Tangerang.

PIK Tropical Coastland didukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pertimbangan lokasi yang diusulkan strategis, berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua–Sunda Kelapa, dapat membuka peluang usaha dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Banten dan sekitarnya.

Masyarakat Tangerang Selatan harus bersiap menyambut perubahan-perubahan yang akan dialami.

PIK 2 juga mengakomodasi wisata mangrove dan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg. Nilai investasi PSN baru ini Rp 65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Agung Sedayu Group sebagai pengelola PIK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kawasan itu masuk sebagai PSN baru. ”Belum ada (pernyataan resmi perusahaan),” ujar Advertising & Promotion Administration Assistant Manager Agung Sedayu Group Asta Pidia.

Sama halnya dengan Sinar Mas Land sebagai pengelola BSD City. VP of Corporate Communications Sinarmas Land Atika Sunarya belum menjawab pertanyaan Kompas sehubungan dengan kawasan tersebut sebagai PSN baru.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peserta pameran menjelaskan kualitas berbagai material rumah yang ditampilkan dalam pameran arsitektur ARCH:ID 2024 di Indonesia Convention Exhibition BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (23/2/2024).

Tetesan ekonomi

BSD dan PIK sudah berkembang sebagai kota mandiri sebelum menjadi PSN baru. Perkembangan ini bahkan jauh meninggalkan kawasan sekitarnya. Realitas ini kemudian jadi tanya apakah trickle down effect akan sampai ke sekitarnya.

Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan-Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN Galuh Syahbana Indraprahasta mempertanyakan hal itu berdasarkan tujuan KEK sebagai cara mempercepat pembangunan wilayah/infrastruktur yang menjadi perhatian/prioritas nasional. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, prioritasnya di luar Jawa.

Pendanaan KEK ini bergantung lokasi per lokasi tanpa tertutup kemungkinan adanya alokasi APBN/APBD secara langsung dan tidak langsung. Contohnya KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah melalui berbagai program kementerian dan BUMN.

Baca juga: 90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Pemerintah Sudah Tambah Lagi 14 Proyek Baru

Galuh mengatakan, sekalipun diklaim tidak menggunakan APBN/APBD, tetap saja akan ada pelbagai fasilitas yang diberikan pemerintah jika masuk dalam KEK, seperti pembebasan PPN, PPnBM, cukai, tax holiday, dan pengurangan pajak daerah. Beragam insentif ini sebagai daya tarik bagi investor di luar keunggulan lokasi dan SDM di Jabodetabek.

”Namun, KEK di BSD dan PIK 2 bertentangan dengan salah satu tujuan KEK untuk mendorong perkembangan ekonomi antarwilayah karena dua lokasi itu sudah lama berkembang,” ucap Galuh, Minggu siang.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Corporate Head of Sales & Marketing Sinar Mas Land Nurhadi Lie memberikan keterangan seusai peluncuran program Infinite Living di BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (22/2/2024).

Kedua kawasan juga eksklusif atau cenderung dinikmati oleh kalangan terbatas sehingga trickle down effect secara ekonomi bagi masyarakat lebih luas terbatas. Isu mengenai disparitas perkotaan dan penciptaan kota untuk semua pun tidak hadir dalam KEK di kawasan tersebut.

”Karena eksklusif, kalau dikembangkan untuk pusat pendidikan dan kesehatan, ini untuk siapa. Mereka yang mampu mengakses atau siapa. Sama halnya dengan wisata. Kalau ada unsur ekologi, sejauh mana dampak ekologi riilnya lebih besar dari nilai ekologi yang dipromosikan,” tutur Galuh.

KEK di BSD dan PIK 2 bertentangan dengan salah satu tujuan KEK untuk mendorong perkembangan ekonomi antarwilayah karena dua lokasi itu sudah lama berkembang.

Menurut Galuh, setiap pemerintahan membawa ideologi sendiri dalam pembangunan. KEK dengan berbagai insentifnya akan mendorong pengurangan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi, kebijakan semestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di pemerintahan daerah.

”Ini pengalaman riset di daerah, pemerintah pusat cenderung mengabaikan peningkatan manusia dan kelembagaan daerah. Tanpa itu pusat-pusat pertumbuhan baru yang diinisiasi tidak dinikmati oleh daerah. Ketimpangan baru bisa dihasilkan secara kelas sosial, bukan hanya antarwilayah karena KEK lebih eksklusif,” kata Galuh.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Para pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Monumen Soekarno-Hatta di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/12/2023).

Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Riset Kependudukan BRIN, Inayah Hidayati, menambahkan, PSN baru menguntungkan dunia usaha, khususnya pengembang BSD dan PIK 2. Keuntungan seperti ini kerap tidak memperhatikan dampak kepada warga sekitar yang tergusur atau terpinggirkan.

”BSD, misalnya, begitu ke pinggiran sedikit fasilitas pemerintahan sangat jomplang. Yang paling terlihat tentu saja kualitas jalan raya. Kalau di PIK 2 tentu saja harus memperhatikan kondisi pesisirnya. Masifnya pembangunan bisa jadi menenggelamkan beberapa lokasi lain yang dihuni warga sekitar,” ucap Inayah yang dihubungi terpisah.

Perubahan karena pembangunan, termasuk PSN baru, memang tak terhindarkan. Namun, tetap perlu mendalami proses gentrifikasi yang terjadi.

Inayah menuturkan, hadirnya kota baru telah membuat kelompok ekonomi menengah ke bawah yang bermukim di sekitar pusat pertumbuhan baru itu mengalami peningkatan biaya hidup. Mereka yang tidak bisa bertahan akan tergantikan dari tempat tinggalnya.

”Mereka bertahan di pinggiran kawasan, migrasi keluar kota/kabupaten, bahkan provinsi. Sebagai gantinya akan menarik pendatang untuk mengisi ruang di kawasan tersebut,” ujar Inayah.

Inayah menyarankan pemerintah meminta lebih kepada dua pengelola kawasan yang sudah berkembang itu untuk bisa membangun wilayah sekitarnya juga.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers menjelaskan, pembiayaan keseluruhan PSN baru ini berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN serta ditujukan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan kementerian sektor.

Baca juga: ”Lapar” Lahan Proyek Strategis Nasional Picu Konflik

Usulan terhadap PSN baru juga didukung dengan surat komitmen menteri/kepala lembaga, rencana pendanaan, hasil kajian, dan rencana aksi yang selanjutnya akan dievaluasi berdasarkan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional.

”Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Hal ini memungkinkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD untuk mengajukan usulan PSN baru dan memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Haryo.