Pria Tewas di Jalan Tol, Kesadaran Berlalu Lintas Aman Masih Minim

Tewasnya pria di jalan tol dan kasus lain memperlihatkan minimnya kesadaran mematuhi aturan keselamatan di jalan raya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kemacetan lalu lintas selepas jam pulang perkantoran di Tol Dalam Kota dan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (1/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tergeletak di dalam ruas jalan Tol Dalam Kota, Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/4/2024) malam WIB. Kasus kecelakaan itu memperlihatkan masih minimnya kepatuhan pada aturan keselamatan bagi semua pengguna jalan.

Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Diella Kartika Artha saat dikonfirmasi mengatakan, seorang pria yang mengenakan baju hijau dan celana coklat muda tampak masuk Tol Dalam Kota Km 13 +700 jalur A, Tomang menuju Semanggi.

”Diduga tertabrak, masih kami dalami. Korban meninggal tidak ada identitas sama sekali. Belum bisa dipastikan menyeberang atau seperti apa, masih pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi,” kata Diella, Rabu (17/4/2024).

Baca juga: Semua Korban Kecelakaan Tol Japek Teridentifikasi, Ahli Waris Memperoleh Santunan

KOMPAS/RIZA FATHONI (RZF)

Pintu Tol Kuningan I, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

Standar keselamatan

Tewasnya pria di jalan tol dan kasus-kasus lainnya yang menimbulkan korban jiwa itu memperlihatkan kesadaran mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas yang rendah.

Menurut pengamat transportasi, Muslich Zainal Asikin, dari pejalan kaki, pesepeda, hingga pengendara sepeda motor dan mobil masih jauh dari kata aman saat berada di jalan raya, apalagi di jalan tol.

”Harus segera dicari tahu kenapa pria itu bisa masuk ke dalam jalan tol. Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan keselamatan dari hasil penyelidikan nanti. Ini memperlihatkan ketidakberpihakan kepada pengguna jalan, seperti pejalan kaki dan pesepeda,” kata Muslich.

Fasilitas khusus bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda, kata Muslich, tidak bisa pula asal dibangun atau asal ada semata. Fasilitas tersebut harus memperhatikan standar keselamatan.

”Standarnya, fasilitas harus ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda, bahkan untuk disabilitas. Karena fasilitas infrastruktur yang dibangun tidak memperhatikan itu sehingga orang jadi malas menggunakannya dan memilih jalan pintas dan berujung nekat. Padahal, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Jembatan penyeberang orang di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan keselamatan.

Tak hanya pejalan kaki dan pesepeda, armada bus juga kerap secara sembarangan berhenti di bahu jalan tol. Aturan longgar ditambah kurangnya pengawasan dan sanksi tegas membuat para sopir bus leluasa menurunkan penumpang meski itu sangat berbahaya.

Ini perlu menjadi catatan pemerintah agar mengevaluasi ruas jalan tol yang tidak memperhatikan keselamatan penggunanya. Sopir bus tidak akan berani menurunkan penumpang jika ada aturan dan sanksi tegas. Selain itu, sopir bus tidak berani bertindak nakal sembarangan berhenti dan menurunkan penumpang jika celah penghubung jalan tol dan jalan umum ditutup.

”Fasilitas yang dibangun itu justru untuk memfasilitasi pelanggaran. Karena tidak tindak tegas dianggap biasa dan wajar sehingga berhenti dan menurunkan penumpang boleh di mana saja. Jangan tindak sopirnya, tetapi tindak tegas pemilik busnya itu biar jera. Pastikan pula tidak ada oknum petugas yang bermain,” paparnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Sejumlah pengendara sepeda motor menggunakan jalur pedestrian di Jalan Tambak, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Bike to Work Cabut Status Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda

Tidak hanya di jalan tol, lanjut Muslich, di ruas jalan umum pun standar fasilitas keselamatan masih sangat minim dan berisiko menyebabkan kecelakaan serta memakan korban luka dan jiwa. Mulai dari angkutan kota (angkot) atau bus yang secara tiba-tiba bisa membanting stir ke kiri untuk menurunkan penumpang. Lalu, akuisisi jalur pedestrian oleh motor, hingga jalur sepeda yang dijadikan parkir motor dan mobil.

Dari beberapa kasus kecelakaan dan kesemrawutan aturan keselamatan di jalan itu, kata Muslich, Indonesia harus belajar dari negara-negara maju lainnya dalam fasilitas keselamatan berlalu lintas hingga prioritas bagi pengguna jalan tanpa terkecuali.

”Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Kita warga negara yang baik telah membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat fasilitas standar pelayanan keselamatan bagi semua pengguna jalan. Seperti jalan tol, jangan hanya memfasilitasi bagi yang punya mobil dan mampu membayar saja, sediakan juga infrastruktur yang ramah bagi pengguna jalan lainnya, terutama pejalan kaki dan pesepeda,” ujarnya.