Nasib Proyek MRT Tangerang Selatan yang Terkendala Anggaran

Butuh Rp 20 triliun untuk memperluas MRT hingga ke Tangerang Selatan. Keberhasilan proyek ini tergantung sokongan pemda.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Penumpang MRT Jakarta dalam perjalanan ke arah Stasiun Bundaran HI pada Senin (20/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Hingga saat ini, tidak ada kejelasan realisasi rencana perpanjangan jalur moda raya terpadu atau MRT Jakarta ke wilayah Tangerang Selatan. Salah satu hambatannya ialah belum ada kepastian kucuran anggaran dari pemerintah daerah setempat.

”Meskipun begitu, kami tetap mengupayakan agar perluasan proyek ini bisa terjadi,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, Jumat (19/4/2024).

Rencana perluasan jalur MRT Jakarta hingga ke Tangerang Selatan ini pernah mengemuka pada 2019 seiring peresmian pertama kali moda transportasi massal berbasis rel tersebut. Saat ini, jalur MRT Jakarta yang beroperasi baru sepanjang 16 kilometer dan menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Baca juga: Pembahasan Perpanjangan Jalur MRT ke Tangerang Selatan Dimulai

Tuhiyat menyebut keberhasilan proyek MRT menembus kota tetangga Jakarta itu perlu kesiapan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten. Sebab, anggaran untuk proyek pembangunan MRT ke wilayah tersebut berasal dari anggaran pemerintah daerah.

Menurut Tuhiyat, pembangunan proyek MRT ke Tangerang Selatan untuk mendorong konektivitas antarwilayah. Hal ini memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

KOMPAS/ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Penandatanganan kerja sama PT MRT Jakarta dengan perusahaan Jepang, Sojitz Corporation, di Stasiun MRT Bundaran HI, Rabu (17/4/2024).

Untuk itu, Tuhiyat memastikan pihaknya akan mendorong tersambungnya MRT ke wilayah tersebut. Namun, hal itu kemungkinan besar baru mulai dilakukan tahun depan. Sebab, PT MRT Jakarta saat ini masih fokus dalam menuntaskan proyek MRT Jakarta Fase 2A, mulai dari Bundaran HI hingga Kota.

PT MRT Jakarta saat ini sedang mengerjakan konstruksi Fase 2A, yang akan menambahkan tujuh stasiun tambahan bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. MRT Jakarta telah menandatangani kesepakatan senilai Rp 4,7 triliun dengan perusahaan Jepang, Sojitz Corporation, untuk pembangunan Fase 2A yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Kota. Konstruksi Fase 2A ditargetkan selesai pada akhir 2029.

Keberhasilan proyek MRT perlu kesiapan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.

Tuhiyat menyampaikan, pihaknya tidak menetapkan target kapan realisasi perluasan rute MRT Jakarta hingga Tangerang Selatan itu terwujud. Meski demikian, ia mengklaim proyek tersebut bisa diselesaikan relatif lebih cepat.

”Mungkin awal tahun depan mulai dibahas lagi. Saat ini kami fokus ke Jakarta dulu karena PR-nya banyak banget. Namun, rencana MRT Jakarta tersambung ke Tangsel itu memang ada,” tuturnya.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Merchandise resmi MRT yang dijual dalam Festival Hari MRT di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Minggu (24/3/2024).

Membutuhkan dana besar

Terkait hal ini, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan, pihaknya tengah menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Tangsel dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tangsel untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk PT MRT Jakarta, untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait proyek tersebut.

Namun, di sisi lain, ia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tangsel tentu tidak akan mampu menyokong kebutuhan pembangunan MRT yang pasti membutuhkan biaya besar.

”Kami belum membicarakan terkait anggaran. Sebelum itu, kami ingin mengetahui lebih rinci tentang proyek MRT ini,” ucapnya saat dihubungi, siang ini.

Baca juga: MRT hingga ke BSD? Masih Studi Kelayakan

Diketahui bahwa APBD Tangsel tahun 2024 ditetapkan Rp 4,5 triliun. Nilai tersebut digunakan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal, permukiman, dan pengembangan kompetensi pegawai. Nilai ini jauh berbeda dengan APBD DKI Jakarta 2024 yang sebesar Rp 81,71 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan anggaran pembangunan MRT di Tangsel membutuhkan dana Rp 20 triliun. ”MRT itu 1 kilometernya kira-kira butuh Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun. Panjangnya kalau untuk ke Tangerang kira-kira 20 kilometer, jadi butuh Rp 20 triliun,” kata Budi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Rangkaian kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Ratangga melintas menjelang Staisun ASEAN, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Budi mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di sisi lain, dia menilai proyek ini sudah menjadi kebutuhan untuk dibangun di Tangsel.

”Pemerintah saat ini sudah banyak tanggung jawabnya. Jadi, kami harap swasta ikut andil dalam rencana ini,” ujarnya.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, MRT memang pilihan tepat untuk menyambungkan kota penyangga dengan kota utama. Sebab, MRT bisa membawa penumpang dalam jumlah banyak, tetapi tetap dengan kecepatan tinggi.

Jika dibandingkan dengan lintas rel terpadu (LRT), MRT bisa membawa penumpang hingga empat kali lipat lebih banyak. Dengan enam rangkaian keteta, MRT bisa mengangkut sekitar 1.950 penumpang sekali jalan. Adapun LRT maksimal hanya bisa mengangkut 500 penumpang karena hanya terdiri atas tiga rangkaian.

Jika dibandingkan dengan kereta rel listrik (KRL) komuter, MRT kalah soal jumlah penumpang. Setiap KRL bisa terdiri dari 10 hingga 12 rangkaian. Meski demikian, MRT menang soal kecepatan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Penumpang MRT menunggu kereta di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (1/12/2024).

Tak hanya soal keunggulan MRT, tetapi juga ada potensi penumpang yang sangat besar di Tangsel. Namun, APBD Tangsel memang tak akan sanggup membiayai pembangunan jalur MRT. Sebab, berkaca dari biaya jalur MRT Jakarta Fase I, setiap satu kilometernya butuh biaya Rp 1 triliun.

Berdasarkan catatan Kompas.id, dikatakan Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) kala itu William P Sabandar saat uji coba MRT, Senin (18/3/2019), rencana lanjutan MRT ke Tangsel akan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Hal ini terutama dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha.

Adanya KPBU ini merupakan alternatif pola pembiayaan yang dapat dipilih dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan pembagian dan mitigasi risiko yang jelas. Selain itu, aspek hukum, aspek komersial, risiko, dan lingkungan sudah dikaji sejak awal secara mendalam.

Baca juga: Pemda-Pengembang-Operator Wujudkan Pengumpan MRT

Dalam rencana, PT MRT memilih lanjutan rute MRT di Terminal Pondok Cabe. Pemilihan jalur tersebut mengingat kebutuhan lalu lintas ke daerah tersebut, baik di Lebak Bulus menuju Ciputat maupun sebaliknya, sangatlah tinggi. Sebab, kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut sangat tinggi.

Akan tetapi, Pemerintah Tangsel pada saat itu berinisiatif agar perpanjangan jalur MRT bisa sampai ke BSD. Sebab, potensi bisnis di kawasan mandiri dan terpadu BSD cukup tinggi dan terus berkembang.