Kedepankan Dialog

MASAMBA, KOMPAS — Pemerintah didesak untuk mengedepankan pendekatan dialogis kepada warga adat Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Seko. Minimnya sosialisasi proyek dan pendekatan keamanan dinilai merugikan warga. "Sejak awal sosialisasinya memang minim. Tidak ada penjelasan utuh yang diterima warga sehingga mereka kebingungan, apalagi ketika desanya akan ditenggelamkan untuk kepentingan PLTA," kata Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, Bata Manurun, saat dihubungi dari Makassar, Sulsel, Sabtu (4/2). AMAN Tana Luwu kini mendampingi dan mengadvokasi warga adat Seko yang memprotes rencana pembangunan PLTA berkapasitas 480 megawatt itu. Pemerintah, kata Bata, pernah melakukan jajak pendapat terhadap warga terkait pembangunan PLTA, tetapi lebih banyak terhadap warga yang justru lokasinya tidak masuk area proyek. "Saat warga protes, mereka harus berhadapan dengan polisi. Akibatnya, saat ini banyak warga yang ketakutan dan lari bersembunyi di hutan," ujar Bata.Proyek PLTA Seko mendapat izin sejak 2014 dan akan menenggelamkan enam desa yang masuk kawasan dam, yakni Desa Padambalua, Ono, Padang Raya, Marante, Taroto, dan Lodang. Ada pula Desa Tana Makaleang dan Emonatana yang masuk area pembangunan pipa raksasa. Sejauh ini perusahaan telah membuka jalan menuju lokasi. Namun, protes dilontarkan warga yang merasa tak dilibatkan.Kompas mencoba mencari pernyataan kontraktor proyek PLTA Seko, yang lokasi proyeknya 400-an kilometer dari Makassar, tetapi belum berhasil. Di sisi lain, justru ada informasi bahwa ada 11 warga yang dituding merusak dan mengambil peralatan perusahaan sehingga ditangkap polisi.Warga ditangkapDihubungi terpisah, Kepala Polres Luwu Utara Ajun Komisaris Besar Dhafi mengatakan, tidak ada ancaman atau pengejaran kepada warga terkait penolakan PLTA. Sebelas orang warga yang ditangkap itu karena murni kriminal."Sembilan orang ditangkap karena merusak dan mengambil barang perusahaan pada pertengahan 2016. Adapun dua lainnya diamankan karena diduga sebagai provokator massa pada Januari 2017," ujar Dhafi.Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersikeras telah melakukan sosialisasi dan jajak pendapat terkait. "Hasilnya, lebih banyak warga setuju dengan PLTA," katanya.Lebih jauh, ia berharap semua pihak dapat melihat kepentingan besar proyek ini Indah pun menepis kekhawatiran warga bahwa izin PLTA ini nantinya akan diubah menjadi izin tambang. Kawasan Seko memang kaya bahan tambang, antara lain emas dan nikel. "Saya jamin itu tak bisa dilakukan," ujarnya. (REN/ENG)