Sumatera Barat Susun Konsep Wisata Halal

PADANG, KOMPAS.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk tim ahli, untuk menindaklanjuti penghargaan yang diraih di kompetisi wisata halal dunia pada 2016. Tim itu akan bertugas menyusun konsep wisata halal yang tepat, dan sesuai dengan kondisi masyarakat Sumatera Barat.

Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Oni Yulfian, di Padang, Rabu (8/2), mengatakan, tim ahli diharapkan dapat menyusun konsep wisata halal sebagaimana mestinya. Tim rencananya akan beranggotakan lima orang sampai enam orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, kesehatan, dan perwakilan masyarakat adat. “Saat ini, penyusunan tim masih berlangsung, dan diharapkan bisa selesai serta mulai bekerja tahun ini,” kata Oni.

Dalam kompetisi wisata halal dunia yang diumumkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 7 Desember 2016, Sumatera Barat meraih tiga penghargaan. Penghargaan itu meliputi destinasi halal terbaik, kuliner halal terbaik, dan operator wisata halal terbaik. Prestasi itu diraih ERO Tours Sumbar. Kemenangan diraih setelah melewati beberapa tahapan hingga final. Di final, Sumbar mengalahkan sejumlah kandidat kuat seperti Turki, Abu Dhabi, Dubai, Malaysia, dan Palestina (Kompas, 9/12/2016).

Kemenangan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan pembentukan tim penyusun konsep wisata halal itu.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi, mengatakan, pihaknya saat ini memang menunggu konsep atau standar wisata halal yang bisa dijalankan. Tidak hanya standar untuk kuliner, tetapi juga hotel dan destinasi. “Kami mendukung upaya itu. Apalagi dari Kementerian Pariwisata juga belum ada panduannya,” kata Medi.

Medi menambahkan, meskipun belum ada panduan resmi, Pemerintah Kota Padang tetap mengupayakan wisata halal, namun dengan standar yang mereka. Misalnya, di Pantai Padang yang menjadi salah satu andalan pariwisata Kota Padang, didorong untuk memastikan kebersihan baik toilet maupun fasilitas ibadah seperti musholla.

Wali Kota Padang pada Januari lalu juga sudah mengirim surat edaran pertama ke hotel-hotel. Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Padang meminta mewajibkan hotel menyediakan petunjuk arah kiblat dan menyediakan perlengkapan ibadah bagi wisatawan Muslim. Hotel juga diminta menyediakan pakaian sesuai adat Minangkabau bagi karyawannya, menyediakan hiburan rutin khas Minangkabau dan Islami, serta mensertifikasi hotel dan kulinernya ke MUI.