Kampanye Kotak Kosong Disambut Warga

PASARWAJO, KOMPAS — Kampanye untuk mencoblos kotak kosong di pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, diklaim disambut antusiasme warga. Kondisi itu membuat penggerak kampanye optimistis, kotak kosong dapat memenangkan pilkada yang hanya diikuti calon tunggal itu."Saat kami berpawai hari ini, warga mengangkat jempol, melambaikan tangan, dan mengangkat tangan dengan tanda angka nol. Ini kami anggap tanggapan bagus dari pemilih," kata Sadam Laporo, salah satu penggerak kampanye pilih kotak kosong, saat dihubungi dari Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (11/2).Sabtu kemarin, kampanye dilakukan dengan berpawai mobil di sejumlah tempat di Kabupaten Buton. Peserta diangkut menggunakan 15 mobil. Peserta kampanye turut membagikan selebaran kepada pemilih yang ditemui di jalan. Selebaran berisi penegasan pencoblosan kotak kosong sebagai pilihan yang sah.Kampanye kotak kosong dimulai sejak 3 Februari. Meski anggaran dan ruang gerak terbatas, seperti tidak ada saksi dan tim pemenangan secara organisatoris, kelompok yang menggerakkan kampanye gencar mendatangi pemilih.Pilkada Buton hanya diikuti satu pasangan, yakni petahana Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry. Namun, sejak 25 Januari lalu, Umar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.Menurut Sadam, kampanye kotak kosong adalah bentuk ketidaksukaan terhadap calon tunggal. "Kami melihat kinerja petahana tidak menjawab kebutuhan masyarakat luas," ujarnya.Sementara itu, untuk mengantisipasi membeludaknya pemilih yang menggunakan surat keterangan pada hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat memindahkan pemilih ke TPS terdekat. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan surat suara saat hari pencoblosan."Antisipasi lain adalah mengambil surat suara yang tidak digunakan dari TPS terdekat. Sejauh ini, kami melihat jumlah surat suara ditambah cadangan 2,5 persen cukup," kata Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah.Di Papua Barat, Badan Pengawas Pemilu menyiapkan 2.875 pengawas untuk memantau pencoblosan. Komisioner Bawaslu Papua Barat, Alfredo Ngamelubun, mengatakan, daerahnya adalah daerah dengan indeks kerawanan paling tinggi dalam penyelenggaraan pilkada. Kerawanan di antaranya gangguan terhadap distribusi logistik dan kecurangan, baik dari oknum penyelenggara maupun pegawai pemerintahan. (REN/VDL/FLO)