Wakil Bupati Cirebon Masuk DPO
CIREBON, KOMPAS — Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Kabupaten Cirebon tengah mencari Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi alias Gotas yang masuk daftar pencarian orang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung akhir 2016, Gotas divonis penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Cirebon. Gotas masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sejak Februari 2017. "Jaksa eksekutor telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak tiga kali terhadap terpidana (Gotas). Namun, hingga saat ini keberadaannya belum diketahui," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Cirebon Muhammad Hendra di Cirebon, Minggu (12/2).Gotas menjadi terdakwa dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah tahun 2009-2012 di Kabupaten Cirebon dengan kerugian negara Rp 1,564 miliar. Saat itu, ia menjabat ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Putusan Pengadilan Tipikor Bandung pada 12 November 2015 memvonis bebas Gotas. Tapidi tingkat kasasi MA membatalkan vonis itu dan menjatuhkan hukuman penjara. Menurut Hendra, sejak putusan MA keluar, jaksa eksekutor berusaha melaksanakan putusan itu. Namun, eksekusi tidak bisa dilakukan karena hingga kini keberadaan Gotas belum diketahui. "Denda Rp 200 juta dan uang pengganti yang dikorupsi sebesar Rp 159 juta harus dibayar ke kas negara," ujarnya.Kepala Kepolisian Resor Cirebon Ajun Komisaris Besar Risto Samudra membenarkan surat bantuan pencarian/penangkapan. "Saya baru membacanya. Segera kami tindak lanjuti dengan membentuk tim pencari serta menerbitkan surat penangkapan," ungkap Risto.Kompas mendatangi rumah dinas Gotas di Jalan R Dewi Sartika, Sumber, Minggu siang. Namun, kata anggota satpam yang berjaga, Gotas tidak ada. (IKI)
