Kelaparan akibat Logistik dan Regulasi Buruk
BATAM, KOMPAS — Kelaparan yang mengancam 7.000 warga Batam, Kepulauan Riau, merupakan dampak sistem logistik dan regulasi yang buruk. Kondisi itu diperparah dengan maraknya penyelundupan di daerah perbatasan seperti Batam.Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menuturkan, warga Pulau Belakang Padang dan beberapa pulau lain menggantungkan pasokan pangan dari Batam. Mereka tidak bisa mencari pemasok lain karena kapal besar hanya bisa berlabuh di Batam. "Barang dalam negeri harus diangkut dan dibongkar di Batam sebelum dibawa dengan perahu ke Belakang Padang. Kapal besar tidak bisa masuk Belakang Padang, tidak ada pelabuhan," ujarnya, Selasa (14/2) di Batam.Masalahnya, seluruh Pulau Batam adalah Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas (KPPB). Sementara itu, Belakang Padang dan pulau-pulau pesisir Batam, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, tidak termasuk KPPB. Peraturan di Indonesia mengharuskan setiap barang dari KPPB dipungut bea dan pajak keluar jika diangkut ke luar KPPB. Pungutan berlaku bagi barang yang dikirim baik dari dalam maupun luar negeri ke KPPB. "Petugas di lapangan hanya menjalankan tugas. Barang yang tak dibayar pajaknya tak boleh dibawa ke luar Batam," kata Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Noegroho Widodo.Akibat larangan itu, hampir dua pekan terakhir tidak ada pasokan bahan pangan ke Belakang Padang dan pulau sekitarnya. Cadangan pangan bagi 7.000 warga menipis dan mereka terancam kelaparan (Kompas, 14/2)."Kami usulkan ada tanda khusus untuk barang dalam negeri yang transit di Batam sebelum dikirim ke daerah di luar KPPB. Bisa juga dibuatkan gudang khusus untuk menyimpan barang transit. Jadi, sumber barang jelas dan petugas tidak akan memungut pajak," katanya.PenyelundupanKejelasan diperlukan karena sumber bahan pangan di Batam tidak hanya dari jalur resmi dan dalam negeri. Menurut Noegroho, kiriman bahan pangan dari dalam negeri amat terbatas. Misalnya beras, Batam membutuhkan sedikitnya 1.400 ton setiap bulan. Kiriman dari dalam negeri tidak pernah mencapai 1.000 ton. Pemerintah juga tidak menerbitkan kuota impor untuk Batam. Akhirnya, kebutuhan itu dipenuhi secara ilegal. Sebulan terakhir, lebih dari lima kapal penyelundup ditangkap petugas Ditjen Bea dan Cukai serta TNI AL di perairan Batam. Sebagian kapal lain bisa lolos dan membongkar muatan di Batam. Noegroho tidak membantah ataupun membenarkan, dirinya sering diminta banyak oknum pejabat untuk melepaskan kapal selundupan. Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV/Tanjung Pinang Laksamana Pertama S Irawan mengakui ada intimidasi dan bujukan. Para pengintimidasi dan pembujuk meminta TNI AL melepaskan kapal-kapal penyelundup yang tertangkap. Para penyelundup menggunakan beragam cara untuk memasukkan barang. Anggota Polri pernah menangkap kapal berisi beras yang dikemas ulang. Karung dikirim dari Indonesia ke luar negeri untuk mengemas beras dari negara lain sebelum dikirim balik ke Indonesia. Modus itu untuk mengelabui petugas seolah beras produksi Indonesia. Modus lain adalah kapal pengangkut barang dari Malaysia dan Singapura berhenti di dekat perbatasan Indonesia. Di sana, barang dipindahkan ke kapal lain yang membawa ke Indonesia, termasuk Kepulauan Riau.Di Kepulauan Riau, barang-barang dibongkar di sejumlah pelabuhan ilegal. Di Pulau Batam ada 43 pelabuhan ilegal. Meski demikian, ada juga penyelundup yang nekat memasukkan pangan selundupan melalui pelabuhan resmi. Barang selundupan dimasukkan peti kemas bersama aneka barang lain yang tidak masuk daftar larangan dan pembatasan. "Tak semua pelabuhan di Batam punya alat pemindai peti kemas," kata Noegroho. (RAZ)
