BUMD Potong Distribusi Pangan

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jatim, PT Puspa Agro, untuk menjaga inflasi. PT Puspa Agro diminta memangkas rantai distribusi dengan membeli komoditas dari petani dan menyalurkannya kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah, saat konferensi pers "High Level Meeting TPID Provinsi Jawa Timur", Selasa (21/2), di Surabaya, Jatim, mengatakan, komoditas volatile food atau bahan pangan yang harganya dipengaruhi perubahan cuaca dan tata niaga pangan masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi.Pada tahun 2016, inflasi di Jatim mencapai 2,74 persen yang sebenarnya turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3,08 persen. Namun, besaran inflasi tersebut banyak disumbang oleh komoditas volatile food, antara lain cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Selama 2016, harga cabai rawit merah bahkan naik hingga 107,1 persen, sedangkan harga bawang putih naik 48 persen dan bawang merah naik hingga 45 persen."Penguatan distribusi perlu dilakukan untuk menekan laju inflasi dari sektor volatile food agar harga di daerah dapat terkendali. Operasi pasar hanya solusi jangka pendek karena dilakukan saat harga komoditas naik, sedangkan peran BUMD Pangan dapat dirasakan sepanjang tahun sebagai solusi jangka panjang," ujar Difi, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sejak November 2016, ada 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menyepakati penguatan konektivitas perdagangan. Kesepakatan itu dilanjutkan dengan kesepakatan kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim dan BUMD kabupaten/kota.Upaya memotong rantai distribusi bahan pangan jelas membutuhkan lembaga penyangga stok yang memiliki akses kepada produsen sekaligus konsumen. Bahan pokok dari produsen pun ditampung BUMD Pemprov Jatim kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota. Komoditas yang menjadi prioritas pemotongan rantai distribusi adalah beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah dan putih, daging dan telur ayam, serta daging sapi.Selama tiga bulan, kata Difi, Kabupaten Pamekasan telah mencoba menerapkan kebijakan tersebut. BUMD Kabupaten Pamekasan, PT Aneka Usaha Mekasan Makmur, telah menjalin kerja sama dengan gabungan kelompok tani setempat untuk menyerap lalu menyalurkan produk petani. Produk yang diserap kemudian disalurkan kepada BUMD Provinsi Jatim, PT Puspa Agro (Pusat Pasar Agrobisnis) di Jemundo, Sidoarjo. "Selain menjual langsung melalui Pusat Pasar Agrobisnis, produk yang ditampung BUMD Provinsi juga disalurkan melalui Rumah Pangan Kita milik Badan Urusan Logistik," ujar Difi. Ambil alih distribusiDengan demikian, BUMD kabupaten dan provinsi bisa mengambil alih rantai distribusi bahan pangan konvensional melalui pedagang biasa dan dapat langsung disalurkan kepada konsumen. Pasar Puspa Agro, yang ada sejak 2010, selama ini menjadi pusat grosir berbagai komoditas pertanian dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Pasar grosir ini, yang tertutup bagi komoditas pertanian impor, juga menjadi pemasok utama bahan kebutuhan pokok ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Tiap bulan juga digelar lelang komoditas produksi Jatim dengan pembeli dari sejumlah daerah terutama dari Indonesia timur, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Komoditas yang dilelang didominasi hasil pertanian, seperti beras, jagung, kedelai, kacang hijau, sayur mayur seperti kentang, wortel, cabai berbagai jenis, kubis, bawang merah, buah-buahan, dan gula yang digiling oleh pabrik-pabrik tebu di Jawa Timur. Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi regional Jatim Usep Karyana mengatakan, kini juga ada sekitar 1.700 unit Rumah Pangan Kita di seluruh Jatim yang siap bekerja sama mengendalikan inflasi. "Mereka siap memasarkan komoditas dari berbagai BUMD di wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga," ujar Usep. Subsidi ongkos angkut Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Akhmad Sukardi menambahkan, Pemprov Jatim juga memberikan subsidi ongkos angkut pada saat hari raya. Selama tiga tahun terakhir, Pemprov Jatim menganggarkan APBD sekitar Rp 4,5 miliar pada 2015 dan sebanyak Rp 7 miliar pada APBD 2016 dan 2017 untuk subsidi ongkos angkut selama sebulan, yakni saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Komoditas yang rantai distribusinya dipotong dan diberikan subsidi ongkos antara lain beras, tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Komoditas yang sudah terpotong biaya distribusinya dijual di 78 titik (pasar) di 38 kabupaten dan kota di Jatim. "Ketika ongkos disubsidi, kami yakin harganya tetap terjaga. Melalui berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut itu, Pemprov Jatim optimistis inflasi dapat terkendali di kisaran 4 persen," kata Sukardi. (SYA/ETA)