Kelangkaan Pangan Mulai Teratasi

BATAM, KOMPAS — Kelangkaan pangan di pulau-pulau pesisir Batam, Kepulauan Riau, akhirnya teratasi. Hibah beras dan pengoperasian gudang perantara jadi kunci penyelesaian.Wali Kota Batam HM Rudi menjelaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghibahkan 15 ton beras. Seluruhnya disita dari penyelundup di perairan Kepulauan Riau. "Beras sudah dibawa ke Belakang Padang dan dibagikan untuk warga di sana," ujarnya, Rabu (22/2), di Batam.Sebelumnya, 7.000 warga di pesisir Batam terancam kelangkaan pangan setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melarang pangan dari Pulau Batam dibawa ke pulau-pulau pesisir Batam. Pulau Batam adalah Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas (KPPB). Sementara Belakang Padang dan pulau-pulau pesisir Batam, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, tak termasuk KPPB. Peraturan di Indonesia mengharuskan setiap barang dari KPPB dipungut bea dan pajak keluar jika diangkut ke luar KPPB. Pungutan berlaku bagi barang yang dikirim baik dari dalam maupun luar negeri ke KPPB. (Kompas, 15/2).Rudi mengatakan, Pemkot Batam dan Ditjen Bea dan Cukai juga menyepakati ada gudang perantara. Seluruh bahan pangan dan aneka barang kebutuhan bagi warga pesisir yang dipasok dari dalam negeri tidak dibawa ke Batam. Seluruhnya akan disimpan di gudang itu sampai akhirnya dibawa ke pulau pesisir. "Dari kapal dibawa ke gudang. Sudah disepakati, pasokan ke Belakang Padang dan pulau sekitarnya hanya boleh lewat gudang itu agar mudah terkontrol," ujarnya.Mekanisme pengisian gudang dan pendistribusian untuk warga diserahkan sepenuhnya kepada pedagang. Sebab, pemerintah tidak boleh terlibat distribusi secara komersial. "Distribusi hanya boleh dilakukan pelaku usaha, aturannya demikian," katanya.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Noegroho Widodo menuturkan, gudang perantara akan memudahkan pengontrolan arus keluar barang dari Batam. Kontrol dibutuhkan untuk mencegah penyelundupan.Hal itu menimbang fakta sumber bahan pangan di Batam tidak hanya dari jalur resmi dan dalam negeri. Noegroho membenarkan bahwa kiriman bahan pangan dari dalam negeri amat terbatas.Untuk beras saja, Batam membutuhkan sekitar 1.400 ton per bulan. Sementara kiriman dari dalam negeri tidak pernah mencapai 1.000 ton. Pemerintah juga tidak menerbitkan kuota impor untuk Batam. Akhirnya, kebutuhan itu dipenuhi secara ilegal. Dalam sebulan terakhir, lebih dari lima kapal penyelundup ditangkap petugas Ditjen Bea dan Cukai serta TNI AL di perairan Batam. Terakhir, kapal penyelundup ditangkap petugas Ditjen Bea dan Cukai akhir pekan lalu di utara Batam. Sebagian kapal lain bisa lolos dan membongkar muatan di Batam. Selanjutnya muatan itu diperdagangkan di Batam. Noegroho tidak membantah atau membenarkan dirinya sering diminta banyak oknum pejabat untuk melepaskan kapal selundupan. Ia menyatakan ada dinamika dalam pekerjaannya. Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV/Tanjung Pinang Laksamana Pertama S Irawan mengakui ada intimidasi dan bujukan. Pelaku meminta TNI AL melepaskan kapal-kapal penyelundup yang tertangkap. (RAZ)