Wilayah Perbatasan Kekurangan Kapal

MANADO, KOMPAS — Hubungan transportasi laut di sejumlah wilayah perbatasan negara dan pulau terpencil di Sulawesi Utara terhambat akibat minimnya kapal yang melayani. Saat ini hanya ada empat kapal perintis yang melayani puluhan pulau di kepulauan Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaud.Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara Joi Oroh, di Manado, Rabu (22/2), mengatakan, jumlah kapal perintis sangat minim dibandingkan jumlah pulau yang harus dilayani. Keempat kapal perintis itu harus melayari 40 titik transportasi dari Bitung menuju Sitaro, Sangihe, dan Talaud. Akibatnya, setiap titik hanya bisa disinggahi sekali dalam sepekan.Menurut Joi, akhir Januari lalu Kementerian Perhubungan memberikan bantuan tambahan feri untuk melayani pelayaran ke Pulau Marore di Kabupaten Sangihe yang berbatasan dengan wilayah Filipina, hingga Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, untuk angkutan barang. "Tetapi, itu belum cukup mengingat banyaknya pulau yang harus dilayani," katanya.Joi mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan kapal perintis di wilayah perbatasan kepada Direktorat Jenderal Laut Kemenhub. Diperlukan setidaknya dua kapal perintis lagi agar transportasi lebih lancar dan frekuensi kunjungan kapal bertambah.Menurut Joi, frekuensi ideal kunjungan kapal untuk menunjang mobilitas ekonomi dan angkutan warga perbatasan menuju Manado ataupun Bitung adalah dua kali dalam sepekan.Hal senada dikemukakan Pelaksana Tugas Bupati Sangihe John Palandung. Transportasi laut di wilayahnya terkendala minimnya jumlah kapal. Idealnya, kunjungan kapal adalah dua kali per minggu. Dermaga perintis Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 80 miliar untuk pengembangan dermaga perintis di tujuh kabupaten. Ketujuh kabupaten itu adalah Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Mappi, Mimika, dan Supiori. Djuli mengatakan, pembangunan dermaga ditargetkan selesai akhir tahun ini karena dana telah dianggarkan di APBD Papua. "Kehadiran dermaga itu sangat penting untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo terkait tol laut," katanya.Transportasi laut menjadi alternatif pengiriman logistik di wilayah pesisir Papua ketimbang lewat jalur udara yang kapasitas angkutnya kecil. Dengan demikian, diharapkan harga barang-barang kebutuhan bisa ditekan.Pengajar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Ahmad Bahar, mengatakan, pemerintah sebaiknya merevitalisasi pelayaran rakyat dengan konsep gugus pulau. Revitalisasi meliputi pengaturan zona persebaran pelayaran rakyat dengan memperhitungkan perkembangan dan kebutuhan warga serta potensi pulau.Pemerintah, menurut Ahmad, juga perlu menyubsidi pelayaran rakyat sebagaimana subsidi pada angkutan darat. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan warga di wilayah kepulauan. Perlu juga regulasi yang mengatur pembagian peran antara pelabuhan kecil dan besar sehingga tidak terjadi penumpukan di satu pelabuhan. (ZAL/FLO/REN)