PALANGKARAYA, KOMPAS — Pembangunan Pelabuhan Sigintung di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang sempat terhenti karena kasus korupsi akhirnya dilanjutkan. Saat ini pemerintah fokus pada pembangunan jalan menuju pelabuhan dan jalan poros lain dengan anggaran Rp 1,5 triliun.
”Saya sudah berkoordinasi dengan gubernur, ternyata gubernur juga sudah mengomunikasikan ini ke pusat. Nanti pembangunan jalan akan menggunakan APBN,” kata Bupati Seruyan Sudarsono, saat dihubungi dari Palangkaraya, Senin (20/3/2017).
Sebelumnya, pembangunan Pelabuhan Sigintung di Kabupaten Seruyan bermasalah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalteng menemukan ada perubahan harga materi proyek multitahun tersebut. Masalah tersebut berujung pada pemeriksaan beberapa pejabat daerah Seruyan oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Kompas, 1 April 2016).
Kepala Perwakilan BPK Kalteng Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ada ekskalasi harga materi pada proyek yang selesai tahun 2010 tersebut. Pihak ketiga diduga melakukan perubahan anggaran untuk kemudian dibayar oleh pemerintah.
Setelah sempat diperiksa di Badan Reserse Kriminal Polri, Bupati Seruyan ingin melanjutkan pembangunan karena pelabuhan tersebut dinilai lebih efektif dalam pendistribusian hasil bumi. Saat ini, pelabuhan tersebut secara operasional bisa digunakan.
”Pelabuhan itu kan langsung ke laut, jadi tidak perlu lewat sungai lagi, tidak perlu pengerukan, kapal besar bisa masuk,” kata Sudarsono.
Sudarsono menambahkan, jalan nasional yang sedang dibangun menuju pelabuhan berjarak 23 kilometer. Namun, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk membantu pembangunan jalan poros yang menuju jalur nasional tersebut.
”Ada sekitar lima jalan yang harus dibangun, jalan-jalan itu lebih dekat ke perkebunan dan lokasi perusahaan tambang dan lain sebagainya. Ini baik untuk investasi,” ujar Sudarsono.