Tanjung Api-Api Terhambat Lahan

PALEMBANG, KOMPAS — Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan terkendala proses pembebasan lahan yang membutuhkan anggaran besar. Pemerintah menggandeng investor swasta agar lahan dapat dibebaskan dan pembangunan berlanjut. Ketua Project Management Unit Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA) Regina Aryani, seusai rapat Persiapan Pembahasan Proyek Strategis Nasional, Jumat (18/3) malam di Palembang, mengatakan, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menargetkan tahap satu KEK TAA beroperasi Juni 2017. Namun, target tersebut sulit tercapai karena pembebasan lahan belum tuntas. Sampai saat ini, kata Regina, lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan KEK TAA baru 66,13 hektar, masih jauh dari target penyelesaian tahap I yakni seluas 217 hektar. Kekurangan lahan sekitar 150 hektar. Belum selesainya pembebasan lahan itu disebabkan tingginya biaya investasi. Pembebasan lahan membutuhkan total dana sekitar Rp 153 miliar. Pada tahun 2016, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 38 miliar, tetapi tahun ini tidak ada anggaran yang dialokasikan. Sampai saat ini, ujar Regina, proses inventarisasi lahan terus berlanjut, demikian juga pembahasan dengan pemilik lahan. Pemerintah, menurut Regina, berencana menggandeng investor swasta, yakni PT Sriwijaya Tanjung Carat, untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan pengelolaan kawasan. Namun, pengelola utama KEK TAA tetap diserahkan kepada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Sumsel.Dalam rancangan awal, kawasan tersebut akan dibangun kawasan komersial, pergudangan, kawasan industri, dan taman terbuka hijau. Sambil menunggu selesainya pembebasan lahan, investor terus diundang masuk ke KEK TAA. Beberapa investor yang telah menyatakan keinginannya untuk masuk ke KEK antara lain PT Palembang GMA Refinery Consortium (PGRC), PT Dex Indonesia, dan PT Indorama. Industri yang dibangun antara lain kilang minyak, industri kimia, dan pabrik semen.Pelabuhan Tanjung CaratSelain permasalahan lahan, ujar Regina, pemerintah juga terbentur masalah belum masuknya kawasan reklamasi Tanjung Carat di dalam KEK TAA. Padahal, pelabuhan laut dapat menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di KEK TAA. "Kami berupaya agar Pelabuhan Tanjung Carat masuk Kawasan Ekonomi Khusus sehingga mendapatkan sejumlah kemudahan dan insentif," ucapnya. Keberadaan pelabuhan sangat penting karena sejumlah industri akan mengoperasikan kapal besar yang hanya bisa bersandar di kawasan laut dalam. PT PGRC, perusahaan yang akan membangun kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari, meminta Pelabuhan Tanjung Carat segera dibangun agar kapal mereka dapat sandar. Kapal berkapasitas 2 juta barel yang akan digunakan membutuhkan dermaga sedalam 15-20 meter. Selain itu, kata Regina, kini manajemen KEK TAA juga sedang merevisi rekomendasi reklamasi Pelabuhan Tanjung Carat karena ada perubahan kewenangan di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan laut sejauh empat mil dari darat masih menjadi kewenangan Bupati, tetapi kini kawasan laut sejauh 12 mil dari darat itu jadi tanggung jawab gubernur.Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, KEK TAA merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus direalisasikan. "Apabila Tanjung Api-Api terbangun, pertumbuhan ekonomi di Sumsel akan melaju pesat," ujarnya. Selain menggaet investor dalam negeri, Pemprov Sumsel juga telah mempromosikan KEK TAA kepada investor luar negeri, termasuk investor China untuk membebaskan lahan dan nantinya ikut dalam pengelolaan. Salah satu investor yang tertarik adalah konsorsium Golden Concord Holding Limited. "Direncanakan ada pembahasan lanjutan," ujar Alex. Kendala di kawasan KEK TAA itu akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat terbatas, Selasa (21/3) besok. Pemerintah pusat pun berencana membangun ruas Tol Palembang-Tanjung Api-Api sepanjang 90 kilometer yang ditargetkan selesai tahun 2019. Jalan tol tersebut direncanakan dikerjakan BUMN PT Hutama Karya. (RAM)