Jumlah Hotel di Jawa Timur Berlebih

SURABAYA, KOMPAS — Jumlah hotel di Jawa Timur perlu dibatasi karena tingkat huniannya kurang dari 50 persen. Jika hal itu dibiarkan, bisnis hotel bisa stagnan, bahkan memunculkan persaingan tidak sehat.Berdasarkan data Badan Statistik Jatim, dari 2.234 hotel di Jatim, hanya 6,63 persen yang merupakan hotel berbintang, sedangkan sisanya adalah hotel nonbintang. Tingkat hunian atau okupansi selama dua tahun terakhir bahkan hanya 48 persen.Ketua Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Muhammad Soleh, Kamis (30/3), di Surabaya, mengatakan, akibat ketatnya persaingan, tarif hotel dipatok sangat rendah. "Hotel bisa merugi terutama hotel yang sudah lama berdiri. Sebab, meski tarif sudah turun, masyarakat akan melirik hotel baru yang menawarkan tarif murah dengan fasilitas yang lebih baik," ujarnya. Di sebuah situs pencarian hotel daring, ada hotel nonbintang di Jember yang mematok tarif Rp 16.764 per malam. Sementara tarif hotel budget termurah di Surabaya Rp 127.600 per malam. Supaya bisnis hotel dapat bertahan, kata Soleh, kunjungan wisatawan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah juga perlu mengajak asosiasi perhimpunan hotel setempat untuk merumuskan kebijakan terkait pembangunan hotel baru. "Sebaiknya izin dimoratorium," ujarnya.Ditemui terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot Surabaya telah memoratorium izin pembangunan hotel bintang tiga dalam tiga tahun terakhir. Dia tidak ingin menjamurnya hotel bintang tiga menurunkan okupansi. Berdasarkan data PHRI Jatim, di Kota Surabaya terdapat sekitar 150 hotel. Lebih dari 50 persen di antaranya hotel bintang tiga. Kini, ada sekitar 15.000 kamar yang tersedia bagi wisatawan yang menginap di Surabaya."Jika hotel-hotel itu bisa bertahan, ada kemungkinan perizinan dibuka kembali," ujarnya. Namun, izin pembangunan bagi hotel bintang empat dan lima masih diberikan.PenginapanDitemui di Surabaya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, selain memoratorium izin pembangunan hotel budget, Pemkab Banyuwangi juga mendorong warga memanfaatkan rumahnya sebagai penginapan atau homestay. Pemkab Banyuwangi pun menggandeng sebuah bank BUMN untuk menyalurkan kredit bagi warga yang ingin mendirikan homestay di tengah keterbatasan dana. Terhadap rencana pembangunan hotel bintang empat dan lima, Anas meminta kontraktor untuk tidak merusak alam. "Jangan sampai ada satu pohon pun ditebang untuk kepentingan pembangunan hotel," katanya.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim Sudarmawan mengatakan, Banyuwangi tergolong daerah tingkat dua yang memberikan perhatian terhadap pengurangan risiko bencana alam. Menurut Sudarmawan, pembatasan kawasan terbangun di lereng gunung atau di tepi jurang akan menghindarkan Banyuwangi dari bencana alam. Pembatasan kawasan terbangun juga memberikan kesempatan alam untuk merehabilitasi diri dalam penyediaan air. (ETA/SYA/BRO)