logo Kompas.id
NusantaraPemprov Kepulauan Riau Ingin...
Iklan

Pemprov Kepulauan Riau Ingin Terlibat

Oleh
· 3 menit baca

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin terlibat dalam pemanduan kapal-kapal di Selat Malaka. Sebagian perairan yang dilewati kapal-kapal itu merupakan wilayah Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menuturkan, Kepulauan Riau (Kepri) ingin mendapat manfaat optimal dari wilayahnya. Pemanduan kapal yang diserahkan Kementerian Perhubungan pada Pelindo I diharapkan membawa manfaat bagi provinsi itu. "Permintaan kami wajar dan ada dasar hukumnya," katanya, Minggu (16/4), di Batam.Seperti diberitakan, Indonesia mulai terlibat dalam pemanduan kapal-kapal di Selat Malaka hingga Selat Phillips sejak 10 April 2017. Kementerian Perhubungan menunjuk Pelindo I sebagai pelaksana (Kompas, 11/4).Sebagian perairan yang menjadi lokasi pemanduan berada di wilayah Kepri. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, provinsi berwenang untuk wilayah laut hingga 12 mil (22,2 km) dari pantai. Lebar Selat Malaka hingga Selat Phillips yang masuk perairan Kepri kurang dari 12 mil. Karena itu, seluruh laut teritorial Indonesia di Kepri jadi kewenangan provinsi itu.Meski demikian, Nurdin menyatakan tidak akan memaksakan kehendak. Kepri tidak ingin meminta dengan tangan hampa. "Saya pelaut, tahu apa yang dibutuhkan dalam usaha kelautan. Perlu kontribusi tenaga dan hal-hal lain," ujarnya.Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Riau Jumhur Ismail mengatakan, Kepri belum dilibatkan dalam pemanduan. Pihaknya terkejut saat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan soal pemanduan itu di Batam, pekan lalu.Karena sudah berjalan, Jumhur berharap Pelindo I dan Kemenhub bersedia membicarakan manfaat kegiatan itu bagi Kepri. Apalagi, kegiatan itu bukan tanpa dampak bagi Kepri.Setiap hari, sebanyak 200 kapal antarnegara melayari Selat Malaka hingga Selat Phillips. Selat-selat sempit itu juga dilayari kapal dan perahu Kepri serta dari provinsi-provinsi lain di tepi Selat Malaka hingga Selat Phillips. Perairan yang menjadi pelintasan kapal antarnegara otomatis harus dijauhi kapal dan perahu warga. Padahal, sebagai provinsi kepulauan, mata pencarian warga Kepri terkait kelautan.Akan dilibatkanKepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata menyatakan, pemanduan Selat Malaka adalah hasil kesepakatan Indonesia-Malaysia-Singapura. Karena itu, pemanduan menjadi kewenangan negara.Menurut Barata, semua pihak dilibatkan dalam kegiatan itu. TNI dan Polri dilibatkan untuk menjaga keamanan. Pelindo I ditugaskan sebagai penyedia sarana dan tenaga pemanduan. Pemda juga punya peran masing-masing. "Tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya.Sekretaris Perusahaan Pelindo I Eriansyah mengatakan, pihaknya ditugaskan negara karena mempertimbangkan kemampuan BUMN itu. Pelindo I memastikan siap bekerja sama dengan pemda-pemda di tepi Selat Malaka hingga Selat Phillips.Apalagi, kegiatan penyediaan jasa terkait kepelabuhan dan kelautan tidak hanya pandu. Untuk jasa pandu, Pelindo I harus punya beberapa pos pandu yang berada di wilayah pemda. "Kami tentu bekerja sama dengan pemda-pemda sesuai dengan ketentuan," katanya. Sebagai gambaran, upaya Indonesia terlibat pemanduan di Selat Malaka dihambat Singapura selama bertahun-tahun. Setelah berunding sejak 2006, Indonesia akhirnya mendapatkan hak menjadi penyedia pandu di Selat Malaka hingga Selat Phillips. Selain dengan Singapura dan Malaysia sebagai sesama negara pantai di Selat Malaka, Indonesia juga mendekati organisasi-organisasi maritim internasional. Setelah ada kesepakatan, Indonesia, dalam hal ini Kemenhub, menerbitkan sejumlah peraturan serta menunjuk Pelindo I sebagai operator pemanduan kapal. (RAZ)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000