JAYAPURA, KOMPAS — Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua mengidentifikasi empat masalah yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Papua sejak  2001 belum berjalan optimal. Empat masalah itu antara lain persoalan kepemilikan tanah, pengolahan sumber daya alam (SDA) belum optimal, serta konektivitas dan infrastruktur yang belum memadai. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau log in jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Utama selama 7 hari !