Riau Perpanjang Siaga Darurat Bencana Asap

PEKANBARU, KOMPAS — Setelah dinilai sukses mengendalikan kebakaran lahan dan hutan pada periode kemarau pertama Februari-April 2017, Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang status Siaga Darurat Bencana Asap sampai 30 November 2017. Langkah itu merupakan upaya mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus meneruskan tindakan pencegahan di lapangan. "Riau tidak ingin mengulang bencana asap dan ingin menikmati cuaca bagus sepanjang tahun. Dengan perpanjangan status ini, langkah pencegahan tinggal dilanjutkan oleh seluruh personel di bawah komando Komandan Korem 031 Wirabima," ujar Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/4), di Pekanbaru. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Pekanbaru Slamet Riyadi mengatakan, musim kemarau kedua Riau akan tiba 1 Mei 2007. Tahun ini, cuaca akan dipengaruhi El Nino, terutama Juli sampai September. "Kemarau pada Juli-September harus diwaspadai," katanya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger menyebutkan, satu-satunya kasus kebakaran yang cukup luas di Rokan Hilir pada pertengahan Februari, tetapi bisa dikendalikan. Tahun ini, BPBD Riau bersama Jambi dan Sumsel akan melakukan sinergi pencegahan bencana asap. BPBD Riau menyediakan dua unit helikopter di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru. TNI siaga TNI meningkatkan kesiagaan untuk membantu penanggulangan bencana alam yang mengancam sejumlah daerah di Jawa Tengah. Satuan tugas penanggulangan bencana di lapisan terdekat masyarakat dapat langsung bergerak tanpa instruksi. Hal itu dikatakan Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman di sela acara Lepas Sambut dengan Mayor Jenderal TNI Jaswandi di Markas Kodam IV/Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan, dibandingkan 2016, tahun ini terdapat peningkatan jumlah bencana hampir 100 persen. Longsor dan banjir masih dominan. Setidaknya 8 dari 35 kabupaten/kota di Jateng rawan longsor. (SAH/DIT)