Massa Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Lampung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Sekitar 200 orang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung, Selasa (16/5) siang. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Kepolisian Daerah Lampung yang dinilai melanggar prosedur.

Kompas/Vina Oktavia

Massa berunjuk rasa di depan kantor DPDR Provinsi Lampung, Selasa (16/5). Mereka menuntut pemerintah mengusut kasus penembakan tiga pemuda yang disangka bandar narkoba. Tindakan tembak di tempat itu diprotes karena dinilai melanggar hak asasi manusia.

Massa terdiri dari perwakilan keluarga, mahasiswa, dan aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Mereka berorasi di depan kantor DPRD selama sekitar dua jam.

Aksi demonstrasi itu merupakan buntut kekecewaan keluarga atas kasus penembakan mati tiga pemuda yang dilakukan Polda Lampung pada Selasa (9/5). Ketiga pemuda itu ditembak mati karena disangka bandar narkoba.

Ketiga pemuda yang ditembak mati adalah Fa (27), Af (30), dan RA (24). Mereka merupakan warga Kota Bandar Lampung. Dua orang di antara mereka merupakan mahasiswa di Bandar Lampung.

Menurut polisi, ketiga tersangka ditembak mati karena melawan saat hendak ditangkap. Polisi menyita barang bukti berupa 170 kilogram ganja dan 500 gram sabu.

Sebelumnya, aparat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung juga menembak mati lima pelajar asal Jabung, Lampung Timur. Kelima pelajar itu ditembak mati karena disangka pelaku pencurian sepeda motor. Kasus penembakan mati itu telah dilaporkan ke Propam Polri dan Komnas HAM.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Alian Setiadi menuturkan, aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah agar segera mengusut kasus penembakan itu. Menurut dia, tindakan tembak mati sebelum adanya proses peradilan dinilai melanggar HAM.

Kompas/Vina Oktavia

Massa menggelar shalat Ghaib di depan Markas Besar Polda Lampung, Selasa (16/5) siang. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan tembak di tempat yang dilakukan aparat Polda Lampung karena dinilai melanggar prosedur.

”Aparat kepolisian tidak menetapkan ada praduga tak bersalah. Mereka dihakimi sebelum adanya proses peradilan,” lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta mengevaluasi kinerja Polda Lampung. Menurut dia, adanya instruksi Kepala Polda Lampung agar jajarannya melakukan tindakan tembak di tempat membuat anggotanya mudah menembak pelaku kriminal, hingga mengakibatkan kematian.

Setelah melakukan aksi di kantor DPRD, massa berjalan kaki menuju Markas Besar Polda Lampung. Mereka menggelar shalat Ghaib dan melakukan orasi.