Kepala daerah dari Kota Salatiga, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Jepara, menandatangani dokumen pelantikan di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (22/5). Pelantikan empat kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 itu dilaksanakan di Gedung Gradika, Kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang.
SEMARANG, KOMPAS – Penanganan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur menjadi tugas utama kepala daerah di Jawa Tengah. Bupati dan wali kota, bersama wakilnya, mesti kreatif memanfaatkan sumber daya di daerah guna mempercepat penanganan kedua persoalan tersebut sehingga kesenjangan perekonomian lebih cepat dipangkas.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo di sela-sela pelantikan empat kepala daerah di Jateng dan wakilnya di Gedung Gradika, kantor Gubernur Jateng di Kota Semarang, Senin (22/5). Keempat kepala daerah yang dilantik adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Bupati dan Wakil Bupati Batang, serta Bupati dan Wakil Bupati Jepara.
”Saya meminta saudara-saudara segera berlari sekencang-kencangnya dan mengerahkan segala daya upaya dalam menangani permasalahan pembangunan, khususnya dua permasalahan tersebut,” kata Ganjar.
Dia menyebut, masalah kemiskinan selalu menghantui setiap pemerintahan. Ganjar juga melihat banyak pemerintah kabupaten/kota tidak berdaya dalam menangani masalah tersebut.
”Apakah kebijakannya yang salah atau data kemiskinannya yang salah. Banyak kabupaten/kota di Jateng ini yang terlihat kerepotan,” kata Ganjar.
Angka kemiskinan di Jateng rata-rata 13,19 persen. Bagi Ganjar, angka ini masih tinggi karena itu dia mendesak kepala daerah serius menanganinya. Jika hanya mengandalkan anggaran daerah tidak mencukupi, dia mendorong kepala daerah mengoptimalkan keterlibatan banyak pihak dan pemanfaatan dana CSR perusahaan agar masalah kemiskinan cepat tertangani.
Pengelolaan kemiskinan, kata Ganjar, tak bisa lagi mengandalkan pola lama dengan memberi bantuan. ”Mereka mesti diberi keterampilan hidup, akses modal, dan dilakukan pendampingan” katanya.
Infrastruktur jalan
Ganjar juga menekankan secara khusus penanganan infrastruktur jalan di daerah. Dia berpesan kepada semua pejabat agar gerak cepat menangani permasalahan dan keluhan mengenai akses jalan. Dia menganjurkan pejabat membuat sistem khusus memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, waktu bisa dihemat 70 persen.
”Sekarang zamannya digital. Manfaatkan itu dengan baik. Buat sebuah sistem yang memudahkan rakyat berpartisipasi dalam pembangunan. Sistem yang membuat orang yang menjumpai jalan rusak cukup memfotonya, lalu diunggah ke alamat pengaduan. Lalu, tim segera meresponsnya, menganalisis, langsung tambal. Rakyat pasti senang,” katanya.
Oleh karena itu, kata Ganjar, dia mengunggulkan program Jateng tanpa lubang (jalan). Hal itu karena dia yakin masyarakat mendambakan kondisi infrastruktur yang mantap. Namun, jangan sampai melupakan kualitas jalan.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan siap dan menyambut baik semua arahan Gubernur. Di dalam hal penanganan kemiskinan, kata Budhi, ia akan segera menggerakkan semua potensi untuk mengeroyok persoalan tersebut. Salah satu sisi yang akan digenjotnya adalah optimalisasi peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
”Dana CSR. Itu salah satu upaya meningkatkan peran dunia usaha mengurangi angka kemiskinan,” katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur, kata Budhi, hal ini memang sudah sejak awal menjadi perhatiannya. Budhi yang merupakan pengusaha konstruksi ini meyakini, infrastruktur yang baik akan membuat rakyat senang.
”Karena ke mana-mana mudah. Mau dagang juga mudah. Mau ke rumah sakit membawa ibu hamil juga mudah. Mau sekolah juga mudah. Mau jual hasil tani juga mudah,” ujarnya.
Menurut Budhi, tanpa arahan Gubernur sekalipun, dia akan bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur di Banjarnegara yang masih menjadi salah satu daerah tertinggal di Jateng.
