Usaha Mikro Kecil Jadi Tumpuan Perekonomian Kalsel
Oleh
Jumarto Yulianus
·2 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa usaha mikro kecil adalah tumpuan perekonomian Kalimantan Selatan. Usaha mikro kecil mendominasi aktivitas ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu, pengembangan usaha mikro kecil perlu diperhatikan.
”Dari 472.125 usaha/perusahaan non-pertanian di Kalimantan Selatan, sekitar 98,75 persen adalah usaha mikro kecil,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel Diah Utami dalam acara Launching Sensus Ekonomi 2016, Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Provinsi Kalsel, di Hotel Novotel, Banjarbaru, Rabu (24/5).
Jumlah usaha/perusahaan non-pertanian berskala usaha mikro kecil (UMK) di Kalsel mencapai 466.222 unit, sedangkan yang berskala usaha menengah besar hanya 5.903 unit atau 1,25 persen. Selaras dengan jumlah usaha itu, sebagian besar tenaga kerja juga terserap di perusahaan berskala UMK. Dari 1,01 juta tenaga kerja, sekitar 83,70 persen bekerja di sektor UMK.
”UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencarian penduduk Indonesia, tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian tingkat nasional ataupun regional. Untuk itu, proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala UMK harus tetap diperkuat guna mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa,” tutur Diah.
Kepala Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel H Zulkipli mengatakan, potret utuh perekonomian Kalsel berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan BPS Kalsel menjadi landasan dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah.
”Dari hasil sensus tersebut, pemerintah bisa menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang realistis,” ujarnya.
Menurut Zulkipli, hasil sensus juga akan menjadi pijakan pemerintah dalam rangka pengembangan UMK di Kalsel. Selama ini, UMK merupakan fondasi ekonomi kerakyatan dan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, akses dan dukungan permodalan pada UMK masih kurang memadai.
”Kami juga terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan bagi UMK. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMK ini juga diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak terkait,” katanya.