SURABAYA, KOMPAS — Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, bersama Pemerintah Kota Surabaya dan TNI meluncurkan program Sumbang Saran Menyelesaikan Masalah dan Pengaduan (Suramadu), Jumat (26/5). Program tersebut dibentuk sebagai salah satu upaya menyelesaikan permasalahan sosial hingga mencegah terjadinya aksi terorisme.
Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Ajun Komisaris Besar Ronny Suseno, dalam sambutannya pada peluncuran program Suramadu di Taman Suroboyo, menuturkan, 100 personel tergabung dalam tim Suramadu. Tim tersebut terdiri dari beberapa pihak, seperti kepolisian, TNI, pemkot, kecamatan, dan tokoh agama.
Program Suramadu akan dilaksanakan setiap hari di enam kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Keenam kecamatan tersebut ialah Asemrowo, Krembangan, Semampir, Pabean Cantikan, Kenjeran, dan Bulak.
Tim Suramadu dibentuk untuk menganalisis berbagai permasalahan yang ada di tingkat masyarakat, dari permasalahan sosial, kriminalitas, hingga terorisme. Dalam pelaksanaannya, Tim Suramadu akan mendatangi rumah per rumah untuk mencari permasalahan yang ada.
”Dengan demikian, kami bisa mengidentifikasi letupan-letupan permasalahan yang ada di masyarakat supaya bisa segera dicari solusinya. Hal itu untuk mencegah masalah itu berkembang menjadi lebih besar,” ujar Ronny.
Jika suatu masalah berhasil diidentifikasi, Tim Suramadu akan menyampaikan temuannya kepada pengambil kebijakan yang bersangkutan. Hal itu guna mendapatkan solusi permasalahan tersebut.
Tim ini harus bisa menjaga Surabaya dari sentuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, sinergi antara kepolisian, TNI, pemkot, dan masyarakat bisa mempercepat penemuan suatu masalah di tingkat masyarakat. Harapannya, berbagai masalah bisa diantisipasi sejak dini sehingga tidak muncul korban jiwa.
”Tim ini harus bisa menjaga Surabaya dari sentuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ucap Risma.
Rektor cegah radikalisme
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin mengajak rektor dan guru besar perguruan tinggi di Jawa Timur untuk turut menjaga keutuhan NKRI. Rektor dan guru besar dinilai memiliki peran strategis mencegah terjadinya radikalisme karena mampu berbaur dengan warga dari berbagai latar belakang.
”Kita semua harus meningkatkan kewaspadaan terhadap organisasi masyarakat atau gerakan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa,” kata Machfud.
Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mendukung ajakan Kapolda Jatim untuk menjaga keutuhan NKRI. ”Selama ini, kampus sudah berupaya agar tetap steril dari ormas maupun gerakan yang menggerus kebinekaan dan persaudaraan,” katanya.