Lima Kabupaten di Lampung Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Oleh
Vina Oktavia
·2 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi pengentasan rakyat dari kemiskinan untuk lima kabupaten yang menjadi prioritas. Selain pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan, program menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat, Selasa (20/6), di Bandar Lampung, mengatakan, saat ini, angka kemiskinan di Lampung mencapai 13,86 persen. Sekitar 1,13 juta penduduk Lampung hidup di bawah garis kemiskinan. Lampung menempati posisi ketiga se-Sumateta dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Untuk itu, satuan kerja diminta bekerja sama untuk fokus dalam membina dua atau tiga desa di tiap kabupaten sebagai percontohan.
Sebelumnya, Bappeda Lampung menggelar rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung, Senin (19/6), di Bandar Lampung. Rapat itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono.
Dalam rapat tersebut, Sutono mengatakan, lima kabupaten yang akan menjadi prioritas adalah Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Angka kemiskinan di lima kabupaten ini lebih tinggi daripada angka kemiskinan Provinsi Lampung.
Dari lima kabupaten itu, persentase angka kemiskinan terbesar terdapat di Lampung Utara yang mencapai 23,4 persen. Masyarakat yang masuk kategori miskin berpenghasilan tidak lebih dari Rp 400.000 per bulan.
”Pemerintah menargetkan angka kemiskinan Provinsi Lampung bisa turun menjadi 12,32 persen pada akhir 2017. Untuk itu saya meminta satuan kerja perangkat daerah untuk bekerja bersama-sama menjalankan program pengentasan kemiskinan agar dampak program bisa dirasakan,” kata Sutono.
Sutono memerintahkan agar dibentuk tim percepatan pengentasan penanggulangan kemiskinan Lampung. Nantinya, tim itu yang akan menjadi pengarah pelaksanaan program.
Dia menambahkan, langkah untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan fokus pada program peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, program pemberian beras untuk keluarga prasejahtera dan bantuan dana pendidikan tetap dilanjutkan.
”Program lainnya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.
Dia mengatakan, pemerintah siap menambah anggaran dana untuk program pengentasan rakyat dari kemiskinan. Meski demikian, dia belum dapat menyebutkan jumlah anggaran yang akan disediakan penerintah.
”Yang jelas, pasti akan kami tambah, mungkin dua kali lipat dibanding tahun lalu. Kalau jumlahnya belum bisa disebut, karena harus dirapatkan lagi,” katanya.