Tawaran Insentif bagi Pemegang Konsesi Hutan

Kompas/Johanes Galuh Bimantara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kanan) dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Klynge berbincang di dekat Hutan Harapan, September 2016, di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Jambi. Hutan itu dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) untuk memulihkan kawasan hutan tersebut mendekati kondisi sediakala sebelum menjadi hutan produksi.

JAMBI, KOMPAS — Para pemegang konsesi areal hutan negara dituntut mendukung realisasi perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Saat ini, dari target 4,3 juta hektar untuk perhutanan sosial Pulau Sumatera, realisasinya masih sangat minim pada kawasan hutan beralas hak konsesi.

”Pemerintah akan menyiapkan insentif bagi pemegang konsesi yang mendukung program perhutanan sosial ini,” kata Ratna Hendratmoko, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, Rabu (19/7).

Program perhutanan sosial seluas 4,3 juta hektar tersebut ditargetkan telah berjalan seluruhnya pada 2019. Namun, hingga kini, realisasinya baru mencapai 470.000 hektar atau 10 persennya.

Sebagian besar areal itu berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Sementara di areal konsesi tanaman industri, realisasi bahkan belum mencapai 1 persen. Ini menandakan partisipasi dunia usaha kehutanan masih rendah.

Di Sumatera, kata Hendratmoko, perhutanan sosial yang telah berjalan paling luas ada di wilayah Jambi. Dari alokasi 368.000 hektar, realisasinya sudah mencapai 103.000 hektar dalam bentuk hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Kondisi ini jauh berbeda dengan di Riau, dari alokasi 1,2 juta hektar, realisasinya belum sampai 100.000 hektar.

Menurut Hendratmoko, sinergitas diharapkan berjalan antarlembaga terkait di pemerintahan ataupun swasta. Hal ini agar program tidak sebatas pada pemberian hak kelola hutan bagi masyarakat.

Yang lebih penting lagi adalah memberi manfaat ekonomi atas hasil-hasil kehutanan bagi masyarakat sekitar. Ia mencontohkan, banyak produk nonkayu bisa dimanfaatkan berupa getah jelutung, rotan, kopi, ataupun madu.

Namun, yang masih menjadi tantangan adalah mengolahnya menjadi bernilai tambah dan memasarkan produk-produk tersebut secara luas. ”Masyarakat masih sering mengeluh ke mana mereka bisa menjual hasil panen,” ujarnya.

Kompas/Irma Tambunan

Demi melindungi hutan-hutan gambut di sekitar desa, masyarakat Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengembangkan pembibitan tanaman jelutung. Jenis tanaman ini sangat cocok tumbuh di atas gambut meski kondisi lahannya rusak akibat kebakaran. Pembibitan oleh warga setempat, Sabtu (10/6).

Pemulihan gambut

Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya Provinsi Jambi Erick mengatakan, pelibatan swasta juga didorong tidak hanya dalam perhutanan sosial, tetapi juga dalam upaya pemulihan gambut. Di Tahura Orang Kayo Itam, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, kalangan swasta mulai dilibatkan merehabilitasi hutan.

Contohnya, perusahaan tambang ConocoPhilips merevegetasi tahura itu seluas 272 hektar, dari total 19.000 hektar gambut yang terbakar pada 2015. Selain itu, pembasahan gambut juga didukung pendanaan internasional melalui pembangunan sekat kanal.