KWDS Jadi Solusi Pemerataan

MAKASSAR, KOMPAS — Program Kerja Wajib Dokter Spesialis yang dilaksanakan sejak Desember tahun lalu diharapkan menjadi solusi distribusi dan jangkauan dokter spesialis ke pulau dan daerah terpencil. Keberadaan dokter spesialis kebidanan dan kandungan dalam program ini diharapkan membantu program pemerintah menekan angka kematian ibu. Selain itu, juga peningkatan kesehatan ibu dan anak serta reproduksi."Sekarang tidak ada lagi dokter spesialis yang setelah lulus lalu memilih harus tugas atau buka praktik di mana. Sejak Desember lalu, program Kerja Wajib Dokter Spesialis (KWDS) dimulai lagi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dr Poedjo Hartono SpOG(K) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/8).Poedjo mengatakan hal ini di sela-sela Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-23 POGI. Pertemuan itu dihadiri lebih dari 2.000 dokter obstetri dan ginekologi (obgin) dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan ini, tema besar yang diangkat adalah persoalan angka kematian ibu dan solusi yang bisa menjadi rekomendasi.Terkait KWDS, Poedjo melanjutkan, memang mengundang resistensi. "Ada yang bilang melanggar HAM (hak asasi manusia). Namun, kami berpikir bahwa masyarakat yang berada di pulau dan daerah terpencil harus diperhatikan. Dengan program ini, selama satu tahun dokter spesialis bekerja penuh di rumah sakit di mana mereka ditempatkan," katanya.Lebih jauh, Poedjo mengakui, distribusi dokter spesialis, termasuk dokter obgin, belum merata dan belum menjangkau wilayah terpencil. Untuk itulah program KWDS diadakan dan diharapkan menjadi solusi keterjangkauan dokter spesialis di daerah terpencil dan pulau.Ada lima spesialis yang masuk dalam KWDS, yakni spesialis penyakit dalam, anestesi, anak, bedah, dan obgin. "Hanya setahun dan kami berharap ini bisa jadi solusi. Karena setelah setahun selesai, akan ada dokter-dokter baru yang akan mengisi. Untuk obgin saja, ada 200-an dokter setiap tahun," ujar Poedjo.Pemda diminta siapMenugaskan dokter obgin ke daerah dan pulau terpencil, kata Poedjo, diharapkan bisa membantu program pemerintah menekan angka kematian ibu. Selain itu, dapat menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi. Pemerintah daerah diminta siap, di antaranya dengan membenahi rumah sakit agar layak dan memiliki peralatan yang dibutuhkan. "Jangan sampai dokter spesialis dikirim ke sana, tetapi peralatannya tak memadai sehingga dokter tak bisa bekerja. Kami juga berharap ada kesejahteraan yang cukup dan layak untuk para dokter yang bertugas di daerah. Makanya, untuk mengirim dokter yang masuk dalam program KWDS, kami terlebih dulu melakukan visitasi untuk melihat layak tidaknya dokter spesialis dikirim," ujar Poedjo.Terkait angka kematian ibu, Prof Mochamad Anwar dari Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada mengatakan, perlu terobosan untuk menekan angka kematian ibu di Indonesia. Menurut Anwar, data menunjukkan, setiap tahun ada sekitar 5 juta ibu hamil di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dua meninggal setiap jam karena komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas."Semua persoalan itu membutuhkan tanggung jawab sosial dan profesional. Layanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu reproduksi, bayi baru lahir, sampai menopause. Karena itu, layanan kebidanan harus mengembangkan pelayanan yang spesifik pada setiap jenjang pelayanan," kata Anwar.Ia menambahkan, perlu dilakukan pembelajaran kedokteran secara berkesinambungan di bidang pelayanan kebidanan dan pengenalan teknologi kedokteran yang terus berkembang.Poedjo mengatakan, berbagai terobosan dan kerja sama harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk menekan angka kematian ibu. "Jangan sampai orang menganggap ibu yang meninggal saat melahirkan merupakan sesuatu yang biasa," katanya. (REN)