Tongkang bermuatan batubara melintasi Sungai Barito di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (20/2/2014). Kalsel dikenal sebagai salah satu daerah lumbung energi di Indonesia.
BANJARBARU, KOMPAS — Sektor pertambangan selama ini menjadi penopang utama perekonomian Kalimantan Selatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran sehingga investasi pertambangan tidak lagi dominan. Pemerintah daerah pun menggenjot investasi di sektor non-tambang.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan H Nafarin di Banjarbaru, Kamis (10/8/2017), mengatakan, ”Tahun ini target investasi di Kalsel sebesar Rp 8,1 triliun. Realisasinya pada semester I (Januari hingga Juni) sekitar Rp 4 triliun atau 49 persen. Untuk mencapai target tersebut, kami harus menggenjot investasi di sektor unggulan lainnya, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata,” ujarnya.
Pada tahun 2012-2013, kata Nafarin, investasi di sektor pertambangan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) masih dominan. Investasi di sektor pertambangan mencapai 95,60 persen dari total investasi PMDN pada 2012, dan 68,30 persen dari total investasi PMA pada 2012.
Setelah itu, untuk investasi PMDN terjadi pergeseran dari sektor pertambangan ke industri makanan pada tahun2014, industri logam dasar dan barang logam (2015), serta industri mineral nonlogam (2016). Begitu pula investasi PMA yang didominasi industri mineral nonlogam (2013 dan 2015) serta listrik, gas, dan air (2016).
”Tahun ini, investasi PMDN maupun PMA yang sudah terealisasi sekitar Rp 4 triliun juga kebanyakan dari sektor nontambang. Unggulan Kalsel kini adalah sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, dan pariwisata,” katanya.
Untuk menggenjot investasi di berbagai sektor unggulan dan potensial tersebut, Nafarin mengatakan, pihaknya memberikan kemudahan pengurusan izin. Salah satu caranya adalah dengan layanan perizinan secara daring. Perizinan suatu usaha secara daring bisa diproses dalam waktu 1 hari atau paling lama 30 hari.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie mengatakan, regulasi yang mengatur investasi di daerah harus dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di lapangan. ”Investasi dari PMDN maupun PMA harus memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat,” ujarnya.
Haris juga menginginkan investasi di Kalsel lebih didorong pada industri hilir, bukan lagi berkutat pada industri hulu. ”Untuk investasi di sektor perkebunan, misalnya, jangan lagi hanya sebatas industri minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil), tetapi harus sudah pada industri hilir CPO,” katanya.
