Ketua Umum DPP Pepabri Agum Gumelar (memegang mikrofon); sesepuh TNI, Try Sutrisno; serta sejumlah veteran TNI/Polri saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/7).
SURABAYA, KOMPAS — Para anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Jawa Timur merasa prihatin dengan perilaku koruptif pejabat publik. Korupsi menjadi penyakit akut yang melumpuhkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang telah merdeka selama 72 tahun.
”Perilaku korupsi menodai semangat perjuangan mengisi kemerdekaan,” ujar Soemanto, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, seusai peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Kamis (17/8).
Soemanto mengingat, pejuang berperang dan rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan negara. Setelah negara merdeka, pejuang masih berperang untuk mempertahankan kemerdekaan. ”Waktu perang kemerdekaan, saya hampir sepuluh tahun menjadi tentara tanpa gaji. Kami, pejuang waktu itu, ikhlas berperang karena ingin negara ini berdiri dan mandiri. Sayang, saat ini, negara menghadapi musuh yang sangat berat, misalnya korupsi,” katanya.
Pada kurun waktu 2004-Maret 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 643 pejabat publik yang terlibat kejahatan luar biasa itu. Dari jumlah itu, korupsi telah menjerumuskan 170 menteri serta pejabat eselon I, II, dan III lembaga negara, 127 anggota legislatif, serta 77 kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat I dan tingkat II. ”Kok tega ya pejabat generasi sekarang menodai perjalanan bangsa dan negara dengan korupsi,” kata Herman Soetari, veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan turut prihatin karena provinsi ini juga sedang dilanda banyaknya kasus korupsi. Dalam tiga bulan terakhir, KPK menangkap sejumlah kepala dinas, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta bupati dan wali kota. Di Pamekasan, Madura, dugaan korupsi dana desa menyeret bupati dan kepala kejaksaan negeri. ”Kami selaku pimpinan di provinsi tidak jarang memberi peringatan kepada pejabat agar jangan korupsi,” kata Saifullah, yang juga Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar Jatim.
