logo Kompas.id
NusantaraPengusaha Properti Minta Izin ...
Iklan

Pengusaha Properti Minta Izin Dipermudah

Oleh
· 3 menit baca

MAKASSAR, KOMPAS — Pengusaha properti meminta pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, mempermudah perizinan untuk pengembangan kawasan dan permukiman. Koordinasi antarinstitusi dan pengembang dalam penyusunan tata kota serta penyediaan infrastruktur dasar juga perlu ditingkatkan. Kemudahan izin dibutuhkan untuk mempermudah pengembang berinvestasi menyediakan rumah murah dan layak huni.Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengemukakan itu di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/8). Soelaeman mengatakan hal itu dalam Seminar Nasional Pentingnya Koordinasi Kebijakan Antarinstitusi dalam Mendorong Sektor Properti di Indonesia, yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Bank Indonesia (BI), dan REI.Selama ini, ungkap Soelaeman, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang punya prospek bagus untuk pengembangan kawasan, seperti Sulawesi dan Sumatera. Namun, hal itu kerap terkendala berbagai persoalan, terutama perizinan. "Soal perizinan, bisa sampai 40 izin yang harus diurus. Ada pula persoalan tanah di mana kian sulit mendapatkan lahan yang murah dan pengurusan sertifikat yang kadang lama," ujar Soelaeman yang biasa dipanggil Eman itu."Ini menjadi persoalan yang dihadapi pengembang dan sudah berlarut-larut. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Ada banyak kasus di mana kami sudah siap memasarkan gedung, sudah ada yang mau beli, tapi kendala perizinan membuat kami batal menjual," kata Eman.Persoalan lain yang tak kalah penting adalah penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih.Nilai tambahSejauh ini, menurut Eman, REI tidak hanya mengurusi soal perumahan, tetapi juga kawasan perkantoran, gedung, dan perhotelan. Pengembangan kawasan dan permukiman umumnya menciptakan nilai tambah untuk daerah yang dikembangkan. Sektor pariwisata yang kini banyak dikembangkan dan dibuka di daerah semestinya juga bisa melibatkan pengembang untuk penataan dan penyediaan hotel ataupun rumah sewa.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti mengakui, pemerintah di daerah belum banyak mendukung, terutama koordinasi soal tata ruang, perizinan, data sebaran penduduk, dan infrastruktur dasar."Dalam perencanaan tata ruang, misalnya, perumahan belum ada keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Sejauh ini banyak pemerintah di daerah yang berpikir bahwa penataan kawasan atau perumahan bukan urusan mereka," kata Lana.Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengingatkan, sejauh ini properti masih menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi. Bahkan, perumahan punya andil sekitar 15,7 persen dari total kredit perbankan."Semestinya sektor ini cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam survei yang dilakukan BI, sekitar 42,05 persen responden memilih properti sebagai alternatif investasi. Sektor properti juga menggerakkan sekitar 50 subsektor lain, seperti industri semen dan bahan bangunan serta serapan tenaga kerja," kata Filianingsih. Semakin mahalDari Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan, minat masyarakat membeli rumah tapak baru bernilai kurang dari Rp 1 miliar di Surabaya masih tinggi. Namun, pengembang semakin sulit memenuhi permintaan masyarakat karena harga lahan dan bahan bangunan semakin mahal. Untuk hunian bernilai kurang dari Rp 1 miliar di Surabaya, yang sedang berkembang adalah apartemen.Bendahara Persatuan Perusahaan REI Jawa Timur Lilies Sugianto mengatakan itu, Kamis, di Surabaya. "Setahun atau dua tahun lagi, mungkin tidak ada lagi pengembang yang bisa membangun rumah tapak dengan harga di bawah Rp 1 miliar di Surabaya," katanya.Sementara itu, belum pulihnya sektor tambang dan migas berdampak pada lesunya pertumbuhan perumahan-perumahan baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Survei Harga Properti Residensial oleh Bank Indonesia Balikpapan menunjukkan, indeks harga rumah bekas pada triwulan kedua tahun 2017 turun rata-rata 0,39 persen dari periode sebelumnya. "Bisa disimpulkan, harga rumah sekunder (bekas) lumayan banyak turun sejak tahun lalu," ujar Suharman Tabrani, Kepala Kantor Perwakilan BI Balikpapan, Kamis. (REN/PRA/BRO)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000