Saatnya Lepas dari Ketergantungan pada Batubara

Kompas/Jumarto Yulianus

Tongkang bermuatan batubara melintasi Sungai Barito di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 20 Februari 2014. Kalsel dikenal sebagai salah satu daerah lumbung energi di Indonesia.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Terpuruknya sektor batubara serta minyak dan gas di Kalimantan Timur harus menjadi pemicu Kaltim segera lepas dari sektor sumber daya alam dan mulai menggarap sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan jasa. Infrastruktur sedang dipacu dan menuju ke arah yang diinginkan, tetapi sinergi antarkabupaten dan kota masih kurang.

Hal itu menjadi benang merah diskusi bertema ”Menyongsong Era Baru Infrastruktur Kaltim” di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (25/8). Acara tersebut digagas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan dan Bank Mandiri.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi Wongso mengatakan, Kaltim harus siap melepas ketergantungan pada sumber daya alam (SDA). Terlalu lama Kaltim tergantung dari sektor pertambangan. Sektor ini berkontribusi 46,1 persen terhadap struktur ekonomi Kaltim.

”Izin usaha pertambangan (IUP) batubara di Kaltim 5,2 juta hektar. Izin-izin ini marak saat otonomi daerah ketika kewenangan ada di kabupaten/kota dan sekarang kami ’kunci’. Di sisi lain, kami dorong kawasan industri seperti Kariangau, Buluminung, dan Maloy,” kata Rusmadi.

Sektor perkebunan dilihat sebagai salah satu masa depan Kaltim. Namun, kata Rusmadi, Kaltim jangan hanya berpatok pada sawit dan produk minyak kelapa sawit mentah (CPO)-nya. Kaltim juga mesti menggarap sektor andalan lain, yakni pariwisata. Salah satunya memudahkan infrastruktur.

”Kami bangun Bandara Maratua (Berau) bukan tanpa alasan. Itu demi pariwisata,” kata Rusmadi. Bandara Maratua ini memberi akses langsung ke Kepulauan Derawan, obyek wisata utama Kaltim, yang pesona bawah lautnya disebut-sebut hanya kalah dari Raja Ampat, Papua.

Kaltim juga menggencarkan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dan jembatan Pulau Balang (penghubung Balikpapan-Penajam). Pertanian juga disebut Rusmadi sangat bisa digarap, terutama di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara.

Di acara tersebut, Rusmadi ”diserang” beberapa peserta diskusi. Romanus Silalahi, misalnya, mempertanyakan grand design ekonomi dan juga arah pembangunan provinsi ini. Sebab, banyak proyek yang tidak berjalan cepat, salah satunya tol Balikpapan-Samarinda.

Sinergi antarkabupaten/kota belum ideal. ”Masih ada kesan berlomba mendapat proyek. Tidak usah jauh-jauh, Balikpapan dan Samarinda saja, seperti berlomba-lomba, balapan bikin bandara,” katanya.

Peserta lain, Nurdin, menyebut Kaltim melupakan pertanian. ”Di daerah saya, Long Kali, Kabupaten Paser, masih banyak lahan yang berpotensi jadi sawah. Bisa ditanami padi. Tapi ya tidak pernah itu terjadi,” ujar Nurdin.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, saatnya Pemerintah Provinsi Kaltim berhenti berwacana. ”Di belakang saya, ada ribuan pengusaha menunggu kemudahan. Coba diupayakan infrastruktur jalan digarap dulu. Itu saja belum,” kata Slamet.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Balikpapan Wahyullah menyarankan Kaltim segera lepas dari ketergantungan SDA. ”Garaplah pariwisata yang selama ini belum tergarap bagus. Infrastruktur menuju obyek wisata saja masih begitu. Kita menggarap pariwisata, lingkungan bersih dan terjaga. Masyarakat merasakan dan sektor lainnya terdampak,” katanya.