Bandara Dipalang, Akses Terputus
JAYAPURA, KOMPAS — - Bandar Udara Bilorai di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, hingga Jumat (1/9) masih ditutup oleh massa pendukung pasangan calon kepala daerah nomor urut 2 kabupaten itu, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetime. Akibatnya, akses transportasi dan pengiriman bahan pokok dari luar daerah terputus.Tindakan itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (28/8) yang memenangkan pasangan calon petahana Natalis Tabuni-Yan Kobogoyauw dengan perolehan suara 36.883. Itu adalah putusan terhadap gugatan hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Intan Jaya pada 11 Juli lalu.Sekitar 100 orang yang kecewa dengan putusan MK memalang Bandara Bilorai sejak Selasa (29/8). Bandara ditutup batu dan kayu. Warga juga membakar tiga kantor milik pemerintah daerah, Rabu (30/8) sekitar pukul 20.00 WIT. Tiga kantor itu adalah Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Intan Jaya.Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, aktivitas warga di Sugapa, ibu kota kabupaten, lumpuh. Namun, situasi keamanan telah kondusif.Ahmad mengatakan, Bandara Bilorai sangat vital untuk kehidupan warga Intan Jaya. Tidak ada akses jalan darat yang menghubungkan Intan Jaya dengan wilayah sekitarnya. "Pengiriman bahan kebutuhan pokok dilakukan dari Kabupaten Nabire dan akses transportasi warga hanya menggunakan pesawat. Pemalangan fasilitas akan merugikan warga," kata Ahmad.Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Supriagung yang naik helikopter ke Sugapa terpaksa mendarat di halaman kantor salah satu instansi pemkab. Intan Jaya masuk wilayah hukum Polres Paniai. Di sana hanya ada Polsek Sugapa dengan 50 personel.PersuasifAhmad mengatakan, Kepala Polres Paniai dan jajarannya berupaya menggunakan pendekatan persuasif agar bandara dibuka. "Saat ini sekitar 130 personel aparat gabungan TNI-Polri berada di Sugapa. Sebanyak 100 personel Brigade Mobil asal Sulawesi Selatan tertahan di Timika, Kabupaten Mimika. Mereka belum dapat diterbangkan ke Sugapa," kata Ahmad. Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay berpendapat, penerapan pilkada langsung di Papua belum berjalan maksimal. Banyak wilayah belum dapat diakses dengan sarana transportasi memadai. "Pilkada tidak diawasi ketat sehingga pelanggaran pemilu terjadi, seperti pencoblosan surat suara tidak di TPS dan pembuatan berita acara pleno tak transparan," kata John. (FLO)
