PONOROGO, KOMPAS — Krisis air bersih akibat bencana kekeringan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, meluas. Apabila sebelumnya menimpa 1.074 jiwa atau 293 keluarga, saat ini jumlah warga yang terdampak sudah mencapai 1.940 jiwa atau 586 keluarga. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih ini diprediksi terus bertambah karena kemarau diprediksi masih lama.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo Setyo Budiono mengatakan, bulan lalu krisis air bersih hanya di empat kecamatan, yakni Slahung, Mlarak, Jenangan, dan Sampung. Saat ini, krisis air bersih telah meluas ke Kecamatan Pulung.
”Adapun lokasi kekeringan terbesar berada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Total terdapat 866 jiwa atau 293 keluarga yang mengalami krisis air bersih parah sehingga memerlukan bantuan,” ujar Setyo Budiono, Selasa (5/9).
Lokasi bencana kekeringan kebanyakan di lereng Gunung Wilis dan daerah perbukitan. Untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih, BPBD memasang 28 tandon air dengan kapasitas 1.050 liter hingga 6.000 liter di lokasi bencana. Total kapasitas tandon mencapai 30.450 liter.
Setyo Budiono mengatakan, untuk mengisi tandon air itu, pihaknya telah mengerahkan petugas bagian distribusi air bersih. Air bersih didistribusikan dengan mobil tangki sebanyak dua kali dalam sepekan. Hingga awal September ini BPBD Ponorogo sudah mendistribusikan 86.000 liter air bersih.
Pendistribusian bantuan air bersih ini untuk meringankan beban derita warga. Setidaknya mereka bisa menggunakan air itu untuk memasak dan memenuhi kebutuhan air minum keluarga. Untuk kebutuhan, seperti mandi dan cuci, warga harus berjuang mencari sumber air atau sungai yang masih ada airnya.
”Masyarakat diimbau bijak dalam memanfaatkan bantuan air bersih dengan mengambil seperlunya. Sebab, kekeringan diprediksi berlangsung lama dan berpotensi menjadi lebih parah. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau terjadi September ini,” kata Setyo Budiono.
Dia menambahkan, untuk menanggulangi bencana kekeringan di Ponorogo, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran. Akan tetapi, apabila bencana semakin meluas dan kemampuan anggaran menipis, BPBD Ponorogo akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jatim untuk meminta bantuan.