KUPANG, KOMPAS — Memasuki puncak kemarau tahun ini, kekeringan di Nusa Tenggara Timur terus meluas. Minggu lalu, kekeringan melanda delapan kabupaten, tetapi kini melanda 14 kabupaten dari 22 kabupaten/kota.
Tiga kabupaten/kota mampu mengatasi kekeringan itu dengan dana APBD. Namun, 320 desa di 11 kabupaten yang mengalami kekeringan mengajukan bantuan dari pusat, apalagi ketika harga air bersih menembus Rp 400.000 per tangki.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur Tadeus Tini di Kupang, Rabu (6/9), mengatakan, hanya tiga kabupaten di NTT yang menyediakan dana APBD untuk mengatasi kekeringan, yakni Sumba Barat, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tiga kabupaten/kota ini juga mengalami kekeringan, tetapi tidak mengajukan permohonan bantuan dari pemerintah pusat.
Sebelas kabupaten mengajukan bantuan air bersih, yakni Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sikka, Lembata, Flores Timur, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Masing-masing kabupaten membutuhkan biaya rata-rata Rp 1 miliar, bahkan Flores Timur mengajukan Rp 2 miliar.
Permohonan bantuan itu tidak sekadar mendistribusikan air bersih dengan mobil tangki. Mereka ingin mengupayakan sumur bor secara permanen. Dengan demikian, di masa mendatang daerah itu tidak lagi kesulitan air bersih. Flores Timur, misalnya, pada 2016 mengajukan biaya Rp 1 miliar. Mereka berhasil membangun tiga sumur bor dan bertahan saat puncak kemarau seperti sekarang.
Johanes Mamun, warga Desa Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, mengatakan, harga air di daerah itu Rp 400.000 per tangki. Air itu didatangkan dari Lewoleba, dengan menempuh perjalanan sekitar 40 km menuju Lamatokan.
”Tidak semua warga mampu membeli air dengan harga itu. Warga tidak mampu membeli 1-3 drum dengan harga Rp 35.000 per drum. Namun, kalau ada pesta, mereka terpaksa harus beli satu tangki Rp 400.000,” kata Mamun.
Bupati Timor Tengah Selatan Paulus Mella mengatakan, sebanyak 17 desa di Timor Tengah Selatan setiap tahun melaporkan kesulitan air bersih. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyediakan dana untuk mendistribusikan air bersih bagi 17 desa di wilayah selatan Timor Tengah Selatan. Sebanyak tujuh desa sudah melaporkan kekeringan itu dan Pemkab sudah mendistribusikan air ke tujuh desa itu.
”Biasanya kekeringan itu akan diikuti ancaman rawan pangan yang biasa terjadi pada September-November. Pemerintah daerah tetap memantau kondisi masyarakat di lapangan, terutama wilayah pesisir selatan TTS,” kata Mella.