Pelabuhan Bima Dikelola Pelindo

BIMA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan menandatangani kesepakatan kerja sama pengembangan Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan PT Pelabuhan Indonesia III, Minggu (10/9). Tujuannya agar pelabuhan mandiri dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa. "Pelabuhan Bima dikerjasamakan dengan Pelindo III untuk membangun menjadi pelabuhan produktif. Dengan demikian, kapasitas meningkat dan proses alih barang cepat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai dialog "Kerja Bersama Membangun Bangsa" di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Bima. Sebelum dialog, ditandatangani nota kesepahaman oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima M Junaidin dan Dirut PT Pelindo III IGN Askhara Dana Diputera.Menurut Menhub, Pelindo III akan membangun Pelabuhan Bima dengan kontrak kelola 30 tahun, menjadi pelabuhan yang dapat menopang tol laut di kawasan Indonesia timur serta memberikan dampak ekonomi bagi NTB. Menurut Silo Darmono dari Humas Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, menurut rencana, ada 20 pelabuhan yang dikerjasamakan. Selain Bima, ada pelabuhan Waingapu dengan Pelindo III, Pelabuhan Probolinggo dengan Pemprov Jawa Timur, Pelabuhan Sintete dengan Pelindo II. Adapun kerja sama Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Sumbawa, Lembar, di Lombok Barat, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, dengan Pelindo III masih dalam proses pengusulan. Demikian pula kerja sama Kemenhub dengan PT Pelindo IV untuk Pelabuhan Manokwari, Bitung, Ternate, Pare-Pare, Pantoloan, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke. Askhara mengatakan, tahun 2017, pihaknya menginvestasikan Rp 60 miliar untuk pembangunan terminal penumpang. Diperkirakan selesai dalam 14-16 bulan. Setelah itu dilakukan perpanjangan dermaga dan area kontainer. Tahun 2018, Pelindo III mengalokasikan Rp 100 juta.Menurut Askhara, pembangunan sarana itu untuk mendukung konektivitas dan pariwisata. Pelindo III akan melakukan peletakan batu pertama terminal kapal pesiar di Benoa, Bali, pertengahan September. Biaya pembangunan terminal itu Rp 1,7 triliun. Terminal kapal pesiar berkapasitas 5.000 wisatawan itu akan berdampak pada kunjungan ke obyek wisata di luar Bali seperti Labuan Bajo (Flores), Kupang (Timor), dan destinasi lain. Jalan lingkar Miangas Dari Manado dilaporkan, pembangunan jalan lingkar Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sepanjang 5,2 kilometer terancam gagal. Camat Miangas Steven Maarisit, di Manado, Sabtu (9/9), menuturkan, pembangunan jalan lingkar Miangas memunculkan pro-kontra masalah tanah. Sebagian lahan yang dijadikan jalan adalah wilayah perkebunan kelapa dan umbi-umbian. Kedua tanaman ini jadi andalan warga mengatasi kelaparan ketika Miangas terisolasi oleh gelombang tinggi. Menurut Maarisit, proyek jalan baru 3.000 meter berupa pengerasan jalan tanah. Tokoh masyarakat Miangas, Elisa Mangoli, mempertanyakan pembangunan jalan di daerahnya yang jumlah kendaraan bermotor tidak sampai sepuluh unit. Jumlah sepeda motor juga terbatas.Elisa mengatakan, warga minta pembayaran pembebasan lahan Rp 350.000 per meter persegi. Menurut Maarisit, itu sangat tinggi dibandingkan dengan NJOP tanah Miangas Rp 10.000 per meter persegi. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara dan Gorontalo Riel Mantik mengatakan, tujuan pembangunan jalan lingkar di wilayah perbatasan untuk memudahkan akses masyarakat bepergian keliling pulau. Jenis konstruksi jalan lingkar perkerasan model rigid pavement dengan panjang 5,2 kilometer dan lebar 5,5 meter. Pembangunan bersamaan pembangunan jalan di Pulau Kakorotan, Talaud, dibiayai dana APBN 2017 senilai Rp 80 miliar. (RUL/ZAL)