Aceh Mau Beli Enam Pesawat

BANDA ACEH, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Aceh berencana membeli enam unit pesawat bermesin tunggal dengan dalih untuk menjaga perairan dari pencurian ikan. Total harga keenam pesawat mencapai Rp 12 miliar. Namun, usulan ini kemungkinan ditolak DPR setempat. Rencana itu dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Tahap awal dianggarkan Rp 10 miliar sebagai panjar dari total harga Rp 12 miliar.Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurzahri, di Banda Aceh, Kamis (21/9), mengatakan, dewan belum menyetujui usulan pembelian pesawat. Bahkan, pesawat bukan kebutuhan mendesak sehingga dapat ditunda. "Saat ini masih dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif, tetapi DPRA tak menyetujui pembelian pesawat," kata Nurzahri, politisi Partai Aceh, partai lokal.Menurut Nurzahri, pembelian pesawat memboroskan uang rakyat, karena setelah pesawat dibeli akan banyak kebutuhan dana lainnya untuk operasional, seperti gaji pilot, biaya perawatan, bahan bakar, dan sewa hanggar parkir. "Semua itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Saya menyarankan mengganti pesawat itu dengan drone, harganya lebih murah," ujar Nurzahri.Alokasi anggaran untuk pembelian pesawat sangat paradoks dengan alokasi anggaran upah guru honorer SMA/SMK. "Mereka dibayar Rp 15.000 per jam atau sekitar Rp 500.000-Rp 600.000 per bulan. Ini tidak layak sama sekali," ujar Nurzahri. Adapun jumlah guru honorer mencapai 11.300 orang dengan alokasi anggaran Rp 31 miliar.Selain usulan pembelian pesawat, DPRA juga mengkritisi usulan program Tsunami Cup dengan alokasi anggaran Rp 11 miliar. Tsunami Cup adalah turnamen sepak bola internasional yang diadakan dalam rangka memperingati bencana tsunami 26 Desember 2004. "Kegiatan memperingati musibah tsunami disetujui, tetapi anggarannya dikurangi," kata Nurzahri.Tidak "ngotot"Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Aceh Mulyadi Nurdin menjelaskan, tujuan pembelian pesawat untuk mengawasi perairan Aceh dari penjarahan ikan oleh nelayan asing dan untuk patroli pencegahan penyelundupan narkoba lewat laut Aceh. "Ikan di laut Aceh habis dicuri nelayan asing. Setiap tahun, Aceh mengalami kerugian triliunan rupiah karena pencurian itu. Keamanan Laut (Kamla) dan Angkatan Laut tidak mampu mengawal laut Aceh sehingga perlu patroli yang masif, cepat, dan murah," ujar Mulyadi.Terkait dengan penolakan oleh DPRA terhadap usulan pembelian pesawat, pihak eksekutif, kata Mulyadi, akan membahas kembali dengan tim anggaran. Pemerintah memberi sinyal tidak akan ngotot terhadap usulan tersebut. Begitu juga dengan permintaan DPRA untuk merevisi anggaran kegiatan Tsunami Cup."Masukan DPRA kami tindaklanjuti, intinya pembahasan anggaran harus ada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Mulyadi.Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Alfian meminta pemprov mengkaji ulang rencana pembelian pesawat. Ini bukan hanya soal pengadaan, melainkan juga harus mempertimbangkan biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan dan biaya operasional.Alfian menyarankan agar alokasi pembelian pesawat dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi publik, khususnya yang berkontribusi bagi pengentasan rakyat dari kemiskinan, terlebih saat ini Aceh merupakan provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Sumatera.Kepala Devisi Advokasi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Aceh Hayatuddin Tanjong menilai, alasan pemerintah membeli pesawat untuk menjaga kekayaan laut tidak kuat. Alasan ini tidak didukung data jumlah ikan yang dicuri nelayan asing.Pembelian dengan sistem panjar juga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Masak beli pesawat seperti membeli barang pribadi harus ada panjar. Uang negara, ada aturannya," ujarnya. (AIN)