Warga Palangkaraya berjalan di sekitar kanal yang baru diperbarui di Jalan Mahir Mahar, Keluarahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, Rabu (12/10/2016). Panjang kanal tersebut sekitar 12 kilometer dengan lebar mencapai 4 meter dan kedalaman 4,5 meter. Pembangunan dan pembaruan kanal itu akan berakibat mengeringkan lahan gambut dan berpotensi menjadi pemicu kebakaran.
PULANG PISAU, KOMPAS — Restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diperkuat dengan peluncuran Program Aksi Bersama. Aksi bersama itu juga bertujuan untuk menjaga kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
Hal itu terungkap saat peluncuran Program Aksi Bersama di Desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (22/9). Program itu diinisiasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), United Kingdom (UK) AID, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemitraan, dan Universitas Palangka Raya.
Acara itu dihadiri juga oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuatan Penuh Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale serta perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Kehadiran mereka juga untuk melihat proses restorasi di Pulang Pisau yang selama ini dijalankan BRG bersama dengan ICCTF dan masyarakat.
Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, Program Aksi Bersama merupakan bagian dari pelaksanaan restorasi gambut yang melibatkan semua pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal itu dilakukan karena manfaat restorasi gambut dirasakan semua insan manusia.
”Ini bukan proyek. Kenapa demikian, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menjaga hutan dan lahan gambut itu untuk jadi penyeimbang iklim. Ini bukan hanya komitmen BRG, tetapi juga komitmen Indonesia terhadap bangsa lain,” tutur Nazir dalam pidatonya.
Ia menambahkan, aksi bersama itu dilaksanakan dengan tujuan agar kemandirian masyarakat bisa berkelanjutan meski tanpa BRG nantinya. ”Menjaga gambut tidak kering, dan kerja lainnya, ini yang harus dibiasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan, penjagaan lahan gambut tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat. Tanpa memastikan mata pencarian masyarakat, khususnya yang hidup di sekitar gambut, restorasi bisa tidak bertahan lama.
”Ini bukan hanya persoalan lingkungan hidup, tetapi semua sektor. Untuk kesejahteraan saja, kami harus bisa memastikan bagaimana masyarakat bisa memiliki mata pencarian yang tepat tanpa merusak lingkungan,” ucap Medrilzam.
Untuk mendukung program aksi bersama itu, lanjut Medrilzam, BRG mendapatkan suntikan dana dari luar negeri, seperti Norwegia sebesar 65 juta dollar AS dan UK AID sebesar 3 juta poundsterling. Jumlah itu di luar dari anggaran BRG sebesar Rp 850 miliar untuk tahun ini.
Dengan anggaran tersebut, BRG memiliki target untuk merestorasi 400.000 hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah serta membuat 5.025 sumur bor dan 1.654 sekat kanal. Pihaknya juga akan menutup kanal primer blok A bekas Proyek Lahan Gambut secara permanen di wilayah Kabupaten Kapuas, yang akan dimulai akhir tahun ini.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyebutkan, gambut bukan masalah, melainkan justru berkah. Hal itu terjadi kalau tata kelola gambut dilaksanakan dengan benar. ”Menjaga gambut itu harusnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dana-dana yang ada harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga, itu yang kita tunggu dan harus direalisasikan,” kata Sugianto.
