Tidak Ada Penimbunan Blangko di Kota Cirebon

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan tidak menimbun 23.000 keping blangko kartu tanda penduduk elektronik seperti yang beredar di media sosial dan media daring. Pemkot Cirebon bahkan mengklaim kehabisan dan tidak mampu memenuhi permintaan pencetakan identitas kependudukan itu."Informasi adanya penimbunan 23.000 keping blangko kartu tanda penduduk elektronik di Kota Cirebon tidak terbukti," ujar Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis setelah melakukan inspeksi mendadak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Rabu (20/9). Selain mengecek tempat perekaman data kependudukan, Azis juga menemui Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi S.Disdukcapil Kota Cirebon bahkan mengirimkan surat klarifikasi kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh pada hari Rabu. Dalam surat tersebut tercantum bahwa Disdukcapil hanya menerima 6.000 keping blangko KTP dari Disdukcapil Jabar pada 7 April 2017."Jumlah itu sudah habis dibagikan kepada warga. Jadi, Pak Dirjen harus mengklarifikasi. Saat ini sudah ada opini publik bahwa Kota Cirebon menimbun blangko KTP-el," ujar Azis. Sebaliknya, jika Disdukcapil Kota Cirebon terbukti merugikan masyarakat, Azis akan menindak tegas anak buahnya itu.Kadisdukcapil Kota Cirebon Sanusi mengatakan, pihaknya tidak menimbun blangko KTP-el. "Kami bahkan kehabisan blangko. Kota Cirebon mendapat blangko paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jabar," ujar Sanusi.Setelah mendapatkan 6.000 keping blangko KTP-el pada April lalu, pihaknya belum menerima tambahan blangko lagi. Padahal, saat ini permintaan pembuatan KTP-el sudah mencapai 28.000 orang. Jumlah ini sudah termasuk penggantian status kependudukan, warga yang ingin merekam data, dan pemilik surat keterangan pengganti KTP-el. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon akan terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Jabar untuk meminta tambahan blangko lagi. Disdukcapil Kota Cirebon kini memiliki 12 alat perekaman data yang diklaim dalam kondisi baik. Selain menerima permintaan di kantor, Disdukcapil juga menerapkan perekaman data kependudukan bergerak (mobile).Berdasarkan catatan Kemendagri, hingga Agustus 2017, masih ada 14,9 juta jiwa dari 189,63 juta jiwa penduduk wajib memiliki KTP-el yang belum merekam data kependudukannya. Padahal, pemerintah menargetkan penggunaan data tunggal untuk layanan publik dan Pemilu 2019, (Kompas, 20/9). (IKI)