Babel Agresif Melobi

PANGKAL PINANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melobi China dan Thailand untuk membuka penerbangan langsung ke Belitung. Langkah itu sebagai bagian dari upaya mencegah rencana pemerintah pusat mencabut status bandara internasional di Bandara HAS Hanandjoeddin, Belitung.Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengatakan, pada tahap awal, akan ada penerbangan sewa dari China ke Belitung. "Kerja sama dengan China sudah finalisasi. Kami memilih China karena negara itu salah satu sumber wisatawan terbesar," katanya, Minggu (24/9), ditemui di Pangkal Pinang, Kepulauan Babel.Penerbangan dari China direncanakan dimulai pada Oktober 2017. Belum diketahui frekuensi penerbangan sewa yang akan mengantarkan pelancong dari China ke Belitung. Erzaldi juga belum bisa memastikan jumlah pelancong yang akan datang. "Para pihak sedang menuntaskan aneka perizinan. Soal izin, kan, bukan kewenangan pemerintah daerah, jadi harus ada izin dari pusat. Kami di daerah hanya berusaha melobi dan membuka peluang," katanya.Pihak China yang dilobi adalah para pengusaha pariwisata dan asosiasi wisata. Jadi, pihak swasta China yang akan menyewa pesawat dengan penerbangan langsung ke Belitung. Pemprov Babel juga melobi pemerintah Phuket, Thailand. Babel membidik limpahan pelancong asing dari Phuket. "Setiap tahun, rata-rata 25 juta wisatawan asing ke sana. Kalau ada penerbangan langsung dari Phuket ke Belitung, kami optimistis akan ada lonjakan wisatawan asing ke sini," ujarnya. Lobi ke Phuket juga akan dimatangkan dalam pertemuan para gubernur Indonesia-Malaysia-Thailand di Pangkal Pinang. Kebetulan, pemerintah Phuket menjadi salah satu peserta pertemuan dalam forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang digelar minggu ini.KontraproduktifErzaldi mengatakan, jika pencabutan status bandara internasional direalisasikan, Babel akan dirugikan. Status percobaan bandara internasional diberikan pada Desember 2016. Pada Agustus 2017, Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengevaluasi status itu karena tak ada penerbangan internasional ke Belitung. Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (Asppi) Babel Agus Pahlevi mengatakan, pencabutan itu akan kontraproduktif dengan upaya pemerintah mengembangkan pariwisata Belitung. Padahal, pemerintah sudah mengumumkan Belitung sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas untuk dikembangkan. "Kami sudah melakukan peran kami. Ada hal-hal yang membutuhkan peran pemerintah pusat, seperti izin penerbangan internasional," kata Agus. Potensi wisata Babel, menurut Erzaldi, tidak kalah dengan daerah tujuan wisata di negara lain yang dikunjungi hingga jutaan pelancong setiap tahunnya. Masalah di Babel adalah akses dan pengemasan. "Salah satu faktor penghambat pariwisata Belitung adalah transportasi. Untuk ke Belitung, wisatawan asing harus ganti pesawat beberapa kali dan transit lama di kota-kota lain," ujarnya. (RAZ)