Bangka Belitung Gandeng China untuk Rehabilitasi Lahan Kritis

Kompas/Adrian Fajriansyah

Pada foto udara, tampak lubang-lubang bekas galian tambang timah menganga di sejumlah wilayah di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/2). Sebagian besar tambang timah di Pulau Bangka dilakukan secara konvensional tanpa sistem yang ideal. Setelah pertambangan dilakukan, umumnya bekas tambang ditinggal begitu saja. Kondisi ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di Pulau Bangka dan Belitung.

PANGKAL PINANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjajaki kerja sama dengan perusahaan China untuk merehabilitasi 275.500 hektar lahan kritis. Lahan itu akan dihijaukan dengan aneka tanaman untuk pakan ternak.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menuturkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat 5.500 hektar lahan kritis di dalam kawasan hutan produksi. Sementara 270.000 hektar lahan kritis berada di luar kawasan hutan produksi. ”Di semua kabupaten ada lahan kritis dan bisa berdampak buruk,” ujanrya, Senin (25/9), di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagian besar lahan kritis sekarang berupa hamparan pasir sisa penambangan timah. Sebagian lagi berupa lahan gundul akibat penebangan liar. Kerusakan itu merupakan dampak penambangan timah selama ratusan tahun dan penebangan liar selama beberapa tahun terakhir.

Kondisi itu yang menjadi salah satu pembicaraan Erzaldi dengan beberapa perusahaan China. ”Kami ditawari teknologi yang sudah dipakai untuk menghijaukan gurun di China dan Mongolia. Minimal, rumput untuk pakan ternak bisa tumbuh,” ujarnya.

Saat ini, ratusan ribu hektar gurun buatan itu nyaris tidak ditumbuhi apa-apa. Rumput sekalipun jarang terlihat di gurun-gurun bekas tambang tersebut.

Erzaldi menyebutkan, ada dua alasan Bangka Belitung tertarik dengan tawaran perusahaan itu. Pertama, teknologinya sudah terbukti dapat membuat sebagian gurun di China dan Mongolia bisa ditanami. Kedua, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung nyaris tidak mengeluarkan biaya. ”Mereka meminta setahun untuk riset agar teknologinya benar-benar pas. Tahun kedua, dipakai untuk mulai menanam, selanjutnya bisa panen,” lanjutnya.

Bangka Belitung sudah mencoba beragam cara untuk merehabilitasi lahan itu. Namun, selama ini laju pemulihan kalah dibandingkan dengan laju kerusakan.

Riset diperlukan karena kondisi di China dan Mongolia berbeda dengan di Bangka Belitung. Teknologi dari sana tidak bisa begitu saja ditiru tanpa dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal.

Kepala Dinas Kehutanan Bangka Belitung Nazalyus mengatakan, lahan kritis paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka. Bangka Belitung sudah mencoba beragam cara untuk merehabilitasi lahan itu. Akan tetapi, selama ini laju pemulihan kalah dibandingkan dengan laju kerusakan.

Untuk memulihkan lahan menjadi hutan kembali, dibutuhkan paling sedikit 15 tahun. Sementara penambang dan perambah ilegal hanya butuh beberapa hari untuk merusak semuanya.

Sapi

Selain mendekati perusahaan China, Pemprov Bangka Belitung juga sedang negosiasi dengan pemilik perkebunan besar dan perusahaan tambang. Setiap perusahaan diminta memelihara sapi. ”Perbandingannya masih dikaji, apakah setiap ekor sapi mewakili setiap hektar lahan konsensi atau ada rumus lain,” ujarnya.

Pemprov Bangka Belitung hanya meminta mereka memelihara sapi indukan. Hasil pengembangbiakan dijual dalam bentuk daging untuk operasi pasar. ”Uang hasil penjualan tentu untuk mereka. Pemprov Bangka Belitung hanya akan menetapkan harga maksimal,” ucapnya.

Lokasi pemeliharaannya bisa di lingkungan perusahaan atau areal konsesi. Dapat pula di lahan-lahan bekas tambang yang sudah ditumbuhi rumput. ”Lahan bekas tambang dipakai untuk memelihara ternak. Jadi, masalah lahan kritis bisa selesai, swasembada daging bisa dicapai,” katanya.