Warga Cemaskan Hulu Sungai Cikaengan

BANDUNG, KOMPAS — Puluhan ribu warga di wilayah selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, cemas. Kawasan hutan di lereng selatan Gunung Cikuray berubah menjadi kebun sayuran. Padahal, kawasan hutan ini merupakan hulu Sungai Cikaengan yang mengairi lahan pertanian di enam kecamatan pada dua kabupaten itu. "Berpuluh tahun sungai ini menghidupi ratusan ribu warga di daerah pegunungan hingga pantai di Garut selatan dan Tasikmalaya selatan," ujar Suryaman AS, penasihat Komunitas Masyarakat Jabar Selatan, di Garut, Senin (25/9). Belakangan sungai yang merupakan batas alam Kabupaten Garut dan Tasikmalaya ini sering menimbulkan bencana banjir di musim hujan dan mengering di musim kemarau. Menurut Suryaman, alih fungsi lahan kehutanan menjadi tanaman semusim umumnya ilegal. Perambahan telah sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut di hampir sekeliling Gunung Cikuray. Bahkan, kawasan hutan Perhutani dan perkebunan milik PTPN VIII yang dicadangkan untuk hutan konservasi di hulu sungai sudah dirambah menjadi kebun sayur. Contohnya kawasan hutan sekitar 50 hektar di Afdeling Jayasena yang berbatasan dengan zona lindung Perhutani di atas Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Garut. "Topografi di kawasan ini sangat curam karena merupakan kluster hulu Daerah Aliran Sungai Cikaengan. Karena tidak ditanami pohon keras, lahan di sana sering longsor dan menimbulkan sedimentasi yang tinggi pada Sungai Cikaengan," ujar Suryaman. Karena itu, awal September lalu, tokoh masyarakat di enam kecamatan mengirimkan surat keprihatinan kepada Komunitas Masyarakat Jabar Selatan.Komunitas meneruskan keluhan warga kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Gubernur Jabar, dan instansi terkait. Surat tertanggal 21 September yang ditandatangani oleh Ketua Komunitas Jabar Selatan Subarnas Saputra dan Sekretaris M Ikbal menyatakan, lahan di hulu Sungai Cikaengan sebagian besar sudah kritis. Warga yang menggantungkan hidup pada Sungai Cikaengan berada di wilayah Kecamatan Banjarwangi, Peundeuy, Singajaya, dan Cibalong, Kabupaten Garut, dan warga Kecamatan Bojonggambir dan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka minta pemerintah menertibkan perubahan fungsi lahan karena sudah dibiarkan selama bertahun-tahun. "Kalau tidak ditertibkan, ratusan ribu warga bakal hidup menderita karena ulah segelintir orang," ujar Subarnas dan Ikbal.Perhutanan sosialMasyarakat Jabar Selatan meminta alokasi lahan untuk perhutanan sosial dilakukan secara hati-hati. Aparat terkait diminta mengawasi pelaksanaan program. Di lapangan ada kecenderungan program dilakukan di lahan kritis pada hulu sungai. Salah satu ketentuan perhutanan sosial adalah dilaksanakan di hutan kritis dengan tegakan pohon di bawah 10 persen. "Kami khawatir hutan di hulu Cikaengan dianggap kritis, lalu oleh oknum-oknum tertentu malah dilegalkan," ujar Suryaman. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menegaskan, pemerintah akan melakukan pengawasan pengelolaan perhutanan sosial dengan ketat. "KLHK terus berkoordinasi dengan masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, pendamping, serta pokja untuk percepatan program," ujar Siti dalam dialog bersama masyarakat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (23/9). (dmu)