Amerika Serikat Perketat Impor Ikan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga membawa pelampung yang akan dipasang pada batas zona inti di kawasan pesisir Kampung Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Rabu (6/9). Pemasangan pelampung batas tersebut merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan kawasan konservasi pesisir di Kepulauan Sangihe. Kawasan konservasi pesisir nantinya dapat turut berkontribusi dalam mempertahankan dan meningkatkan stok ikan di kawasan tersebut.

MANADO, KOMPAS — Pemerintah Amerika Serikat memperketat impor ikan masuk ke negaranya dari enam negara anggota Coral Triangle Initiative atau segitiga terumbu karang dengan persyaratan wajib memiliki sistem dokumentasi hasil tangkap berikut ketelusuran asal ikan tangkapan atau catch documentation traceability (CDT).

Humas dari Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado, Andie Wibisono di Manado, Kamis (28/9), mengatakan, persyaratan impor diterapkan Pemerintah Amerika Serikat per 1 Januari 2018.

Meski demikian, kata Andie, Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) memberikan bantuan 250.000 dollar AS bagi CTI untuk menyosialisasikan aturan tersebut. Dana itu juga akan dimanfaatkan untuk program pendampingan serta kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah setiap negara.

Michael Abbey dari Office of International Affairs and Seafood Inspection (IASI) NOAA mengatakan, persyaratan itu bertujuan memelihara keanekaragaman hayati laut negara penghasil ikan, termasuk Indonesia. ”Sistem impor disyaratkan Amerika Serikat, kemudian diikuti aplikasi eletronik hasil tangkapan ikan, yang dapat mendeteksi proses penangkapan hingga ikan dikemas dijual ke Amerika Serikat,” ujarnya.

Amerika Serikat merupakan pasar besar bagi negara CTI untuk menjual ikan setelah Eropa. Nilai impor ikan Amerika Serikat setiap tahun mencapai 96 miliar dollar AS. ”Semua negara pengekspor harus tunduk atas sistem yang dibangun Amerika Serikat jika mau ikannya diterima,” katanya.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Penyelam berada di salah satu bagian badan kapal karam Mawali yang diduga masyarakat sebagai kapal militer Jepang yang tenggelam pada era Perang Dunia II di perairan Selat Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (14/6). Lokasi kapal karam Mawali adalah satu dari 10 lokasi kapal karam yang akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan akan dikembangkan menjadi destinasi wisata kapal karam.

Aris Budiarto dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai, persyaratan Pemerintah Amerika Serikat akan memaksa pengusaha perikanan nasional meningkatkan mutu ekspor sekaligus melakukan dokumentasi secara elektronik.

Dari enam negara anggota CTI, Indonesia, Filipina, dan Malaysia menjadi pemasok utama ikan ke Amerika Serikat, sedangkan Kepulauan Soloman, Timor-Leste, dan Papua Niugini cenderung ekspor ke Eropa.

Menurut Aris, Indonesia paling maju dari negara-negara ASEAN untuk penerapan sistem dokumentasi hasil tangkapan dan ketelusuran karena mendapat dukungan dari asosiasi pengusaha ikan, industri perikanan, dan perguruan tinggi.

Aris mengatakan, pengusaha perikanan nasional telah memahami sistem ini setelah Uni Eropa mensyaratkan hal yang sama. ”Kalau Eropa bertumpu pada paper base, sertifikat hasil tangkap ikan. Sekarang lebih maju dengan aplikasi elektronik,” ujarnya.

Diharapkan dari proses pengembangan dan penerapan sistem CDT dimaksud, kegiatan IUU Fishing dan seafood fraud dapat dikurangi sekaligus meningkatkan praktik perikanan berkelanjutan dan mendukung upaya pelestarian kekayaan keanekaragaman hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang.