logo Kompas.id
NusantaraBBM Satu Harga di Papua...
Iklan

BBM Satu Harga di Papua Terkendala

Oleh
· 3 menit baca

JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan program bahan bakar minyak satu harga yang dimulai sejak tahun lalu di Papua masih terkendala dari sisi pengawasan. Akibatnya, warga di daerah pedalaman masih membeli bahan bakar minyak di atas harga normal.Anggota DPRD Provinsi Papua, Thomas Sondegau, mengemukakan hal itu pada hari Kamis (28/9) di Jayapura. Dia menemukan di daerah seperti Nduga dan Tolikara masih banyak warga membeli BBM dan solar dengan harga eceran di atas Rp 15.000 per liter. "Waktu operasional agen premium dan minyak solar (APMS) hanya sekitar dua hari. Warga terpaksa kembali membeli BBM dari pedagang eceran," katanya.Ia menyebutkan, seharusnya Satgas BBM Satu Harga yang dibentuk Polda Papua bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Tujuannya agar warga bisa mendapatkan premium seharga Rp 6.650 per liter dan solar Rp 7.200 per liter."Bila tidak ada pengawasan ketat, pedagang eceran memanfaatkan banyaknya pasokan BBM bersubsidi yang didatangkan Pertamina," kata Thomas. Bupati Yahukimo Abock Busup mengatakan, pelaksanaan BBM Satu Harga di daerahnya hanya berjalan normal selama sebulan. Padahal, Presiden Joko Widodo yang langsung meluncurkan program tersebut di Yahukimo pada tahun lalu."Ada indikasi, sejumlah pengusaha yang sering menjual BBM secara eceran mengambil premium dan solar yang didatangkan ke Yahukimo. Kami berharap pihak keamanan bisa menyelidiki masalah ini," kata Abock.Rp 50.000 per literWakil Ketua I DPRD Kabupaten Nduga Ronald Kelnea, saat dihubungi, mengatakan, APMS di daerahnya hanya beroperasi selama empat hari dalam seminggu. Akibatnya, warga membeli premium dan solar dengan harga eceran Rp 50.000 per liter. "Jika APMS beroperasi, warga di Kenyam, ibu kota Nduga, baru bisa mendapatkan premium dengan harga normal," katanya. Kepala Hubungan Masyarakat Pertamina Wilayah Maluku Papua Taufikurahman mengatakan, pihaknya telah berupaya optimal menyalurkan BBM bersubsidi ke delapan kabupaten di Papua. "Belum rutinnya jam operasional APMS di wilayah-wilayah itu karena faktor alam yang menghambat distribusi BBM dan belum ada pengawasan dari pemda setempat terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi. Karena itu, kami telah menggandeng Polda Papua agar memantau pelaksanaan program BBM Satu Harga di kawasan tersebut," katanya.Ia menambahkan, Pertamina berencana meluncurkan lagi program BBM Satu Harga di sejumlah kabupaten di Papua tahun ini, antara lain Waropen, Supiori, dan Boven Digoel. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, seluruh jajaran kepolisian resor di wilayah-wilayah yang melaksanakan program BBM Satu Harga telah diinstruksikan memantau distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat. "Telah terdapat Satgas BBM Satu Harga di daerah-daerah tersebut. Namun, kami juga memohon bantuan laporan dari warga yang melihat langsung penyalahgunaan BBM bersubsidi di daerahnya," ujar Ahmad. (FLO)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000