Penghematan Anggaran Pemicu Proyek Terhenti

MASOHI, KOMPAS — Mangkraknya proyek pembangunan Kota Terpadu Mandiri Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, disebabkan terhentinya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang dalam dua tahun terakhir gencar melakukan penghematan. Sejak dikerjakan pada tahun 2010, progres proyek dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu belum mencapai 20 persen.Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tengah Telma Behuku melalui telepon, Kamis (28/9). Proyek Kota Terpadu Mandiri (KTM) tersebut terhenti sejak akhir 2015."Anggaran pembangunan KTM ini sekitar 90 persen berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga jika tidak ada alokasi dari pemerintah pusat, otomatis kegiatannya berhenti. Ini akibat dari efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat," kata Telma.Menurut dia, sejak dikerjakan pada 2010, anggaran yang sudah digelontorkan senilai lebih kurang Rp 50 miliar. Sesuai rencana, pada 2020 semua sarana prasarana di KTM Kobisonta telah rampung sehingga aktivitas ekonomi mulai bergeliat. Namun, setelah tujuh tahun berlalu, progres pembangunannya masih di bawah 20 persen. Dengan demikian, target tersebut tak mungkin tercapai. Padahal, keberadaan KTM Kobisonta diharapkan menjadi sentra ekonomi baru dengan komoditas unggulan adalah pangan. Kawasan itu menjadi sentra produksi padi di Maluku yang dihuni para transmigran asal Pulau Jawa sejak 1981. Pusat KTM Kobisonta berada di Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dengan luas mencakup dua kecamatan, yakni Seram Utara Timur Kobi dan Seram Utara Timur Seti. Terdapat 18 desa di dalamnya dengan jumlah penduduk 29.876 jiwa. Kawasan itu berada dalam areal seluas 62.443,2 hektar.Seperti yang diwartakan, proyek KTM Kobisonta yang berada di sisi Jalan Trans-Seram itu mangkrak. Pusat kota tidak lagi terurus dan dipenuhi rumput liar serta sapi piaraan warga. Kantor pengelola kini dialihfungsikan menjadi Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi. Selain kantor pengelola, terdapat pula lima bangunan lainnya.Sesuai perencanaan, di lokasi itu akan berdiri sejumlah fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, pasar, pusat bisnis, terminal, dan pelabuhan. KTM yang berada sekitar 237 kilometer dari Masohi itu diharapkan menjadi penyangga bagi sejumlah kecamatan di pesisir utara Pulau Seram yang masuk Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur, (Kompas,28/9).Lebih lanjut Telma menambahkan, pihaknya tidak bisa memastikan kelanjutan proyek KTM Kobisonta karena sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. "Bisa ditanyakan kepada pemerintah pusat," ujarnya. Tidak adanya perawat membuat bangunan yang sudah berdiri bakal cepat rusak.Sejumlah pihak menyebutkan, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek itu, mulai dari pembebasan lahan hingga proses pembangunannya. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Sammy Sapulette mengatakan, pihaknya pada beberapa tahun lalu pernah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dengan obyek pengadaan lahan, pembangunan jalan keliling, kanal sungai, dan jalan sekunder terkait proyek KTM Kobisonta. Namun, penyelidikan pada 2013 itu dihentikan lantaran tak ada temuan indikasi korupsi. "Akan tetapi, selalu ada klausul yang berbunyi bahwa jika di kemudian hari ditemukan bukti baru yang mengarah pada pidana korupsi, penyelidikan dimaksud dapat dibuka kembali," kata Sammy, kemarin. (FRN)