logo Kompas.id
NusantaraPetani Rotan Merugi
Iklan

Petani Rotan Merugi

Oleh
· 3 menit baca

PALANGKARAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah minta larangan ekspor rotan dicabut. Aturan tersebut dinilai sangat merugikan petani rotan di Kalimantan Tengah. Apalagi, industri hilir rotan belum siap untuk pasar luar negeri.Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Jenta mengatakan pihaknya telah menyurati Kementerian Perdagangan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. "Kalau keran ekspor bahan mentah rotan dibuka, petani akan terbantu," ujar Jenta di Palangkaraya, Senin (2/10).Kebijakan larangan ekspor juga tertuang dalam Permendag Nomor 44 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor. Dalam lampiran, rotan mentah baik yang dibelah maupun yang utuh dan setengah jadi tidak bisa diekspor.Akibat aturan larangan ekspor, menurut Jenta, harga rotan mentah saat ini tinggal Rp 1.300 sampai Rp 1.500 per kilogram (kg). Padahal, biasanya rotan mentah Rp 2.500 per kg, bahkan tahun 2000 pernah mencapai Rp 3.500 sampai Rp 4.000 per kg."Mekanisme pasar sangat memengaruhi harga rotan. Mekanisme terganggu ketika ada larangan," kata Jenta.Jenta menambahkan, pihaknya kesulitan mengumpulkan data total produksi rotan Kalteng. Hal itu tidak pernah dilaporkan kepada pemerintah oleh pengusaha atau pengumpul.Koordinator Pendamping Petani Rotan dari World Wide Fund for Nature (WWF) Indra Bayu mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan mendorong industri hilir atau industri mebel khusus rotan. Namun, industri mebel di Kalteng belum maju pesat seperti di Cirebon atau Surabaya sehingga ketergantungan petani terhadap pengusaha atau pengumpul sangat tinggi."Pemerintah seharusnya bisa memproteksi harga, mengumpulkan pengusaha dan pengumpul serta membuat kesepakatan harga. Selain itu, harus ada juga pendampingan kelompok untuk menuju industri hilir," ujarnya.Menurut Indra, pemerintah perlu membentuk forum pengusaha rotan dan petani untuk membahas dan memberikan solusi terkait persoalan tata kelola rotan dari hulu sampai ke hilir.Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Mugeni mengatakan, larangan ekspor membuat pemerintah daerah beralih fokus dari rotan ke karet. Meski demikian, saat pertemuan bersama Badan Legislasi Nasional pekan lalu di Palangkaraya, pihaknya menyampaikan keluhan petani rotan soal harga.DitutupPemerintah Kabupaten Katingan, sebagai salah satu daerah penghasil rotan di Kalteng, pernah membuat perusahaan daerah PT Katingan Jaya Mandiri yang khusus mengurus rotan. Seiring waktu, perusahaan itu gulung tikar karena berbagai masalah produksi. Perusahaan daerah itu kini beralih ke pariwisata dengan mengelola hotel.Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Katingan Agus Siswanto mengatakan, perusahaan tersebut tadinya mengelola gudang di Hampangen, Katingan. Sejak perusahaan tutup, gudang tersebut dipakai oleh para pengumpul rotan."Hampangen pernah menjadi salah satu sentra industri rotan karena gudang resi pertama dibangun di sana. Tapi karena sepi pembeli, tidak lagi prima seperti dulu," kata Agus. (IDO)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000