Warong-el Terus Diperbanyak
PALU, KOMPAS — Kementerian Sosial terus memperbanyak jumlah warung gotong royong elektronik atau warong-el untuk penyaluran berbagai jenis bantuan sosial nontunai pada 2018. Saat ini sudah ada sekitar 1.000 warong-el yang tersebar di 44 kota/kabupaten.Rabu (4/10), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meluncurkan 14 dari 18 warong-el di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ke-14 warong-el tersebut telah dilengkapi infrastruktur transaksi berupa anjungan tunai mandiri mini dan barang jualan. Adapun sisanya masih dibangun untuk melengkapi semua fasilitasnya.Khofifah mengatakan, nantinya warong-el menjadi tempat pengambilan beras rakyat sejahtera (rastra) yang disediakan Perum Bulog. Selain itu, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa mencairkan uang dan membeli kebutuhan pokok di warung tersebut.Kedua program itu diintegrasikan dalam Kartu Keluarga Sejahtera. Dengan kartu itu pula penerima rastra tak lagi membayar uang tebusan harga beras sebesar Rp 1.600 per kilogram. Harga beras sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.Tahun depan warong-el ditargetkan dibangun di 98 kota dan 118 kabupaten. "Kami tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah mendirikan warong-el di daerahnya (di luar yang disasar kementerian). Program ini bisa terwujud dengan terlibat aktifnya pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan," katanya. Dengan dukungan pemerintah daerah, target hadirnya warong-el di semua kota/kabupaten diharapkan terwujud paling lambat pada 2019. Khusus di Sulteng, untuk sementara, baru Kota Palu yang menyatakan komitmen membangun warong-el.Hasil kerja samaWarong-el dibentuk atas kerja sama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, bank-bank negara yang menyediakan fasilitas transaksi (ATM mini), hingga pemerintah kabupaten/kota yang memfasilitasi warga membentuk kelompok usaha bersama (KUBE). Barang yang dijual di warong-el dihasilkan KUBE dan diprioritaskan produk pangan.Khofifah mengatakan, program beras rakyat sejahtera dan PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin. Dari kajian Kementerian Keuangan yang dipresentasikan pada September lalu, PKH dinilai efektif untuk menekan angka kemiskinan.Program itu diharapkan sesuai dengan rencana untuk menekan angka kemiskinan hingga 7 persen secara nasional pada 2019. Program ini juga diharapkan mengurangi kesenjangan pendapatan dari 0,40 menjadi 0,38 poin. Angka kemiskinan secara nasional saat ini 11 persen.Untuk tujuan itu, penerima manfaat PKH mulai tahun depan ditambah. Di Sulteng, misalnya, sampai tahun 2017, PKH menyasar 82.000 penerima. Tahun depan ada tambahan signifikan sebanyak 118.000 penerima, total menjadi 200.000 penerima PKH pada tahun 2018.Ekonomi wargaDirektur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengharapkan warong-el menggerakkan ekonomi warga. Sebab barang-barang yang dijual di warong-el dihasilkan oleh KUBE, yang beranggotakan warga di sekitar warung yang dibentuk pemerintah daerah.Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulteng Elim B Somba menyatakan, jumlah penduduk miskin di Sulteng mencapai 14 persen atau setara 378.000 jiwa. Sinergi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pemprov Sulteng, misalnya, menggelar program bedah rumah. (VDL)
