PALANGKARAYA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan anggaran Rp 254 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak 2018. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan pilkada sebelumnya karena penyelenggara pilkada lebih banyak dan akses distribusi logistik yang lebih jauh.
Ketua KPU Kalteng Achmad Syar’i mengatakan, tahun 2018, dari 14 kabupaten/kota terdapat 10 kabupaten dan satu kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Hanya tiga kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada karena sudah digelar tahun lalu, yakni di Kotawaringin Barat, Barito Selatan, dan Kotawaringin Timur.
”Selama proses dan tahapan itu berjalan, anggaran sudah digunakan. Ada pedoman teknis yang dijalankan. Kalau dari sisi itu enggak ada masalah,” ujar Syar’i di Palangkaraya, Selasa (10/10).
Dari data rekapitulasi, dalam Pilkada 2018 menunjukkan, Kabupaten Kapuas memiliki kebutuhan terbanyak dengan total anggaran Rp 16 miliar diikuti Katingan dan Gunung Mas. Luas wilayah menjadi salah satu penentu besarnya kebutuhan anggaran.
”Di Kapuas, ada Desa Pujon yang kalau mau ke sana petugas harus memutar melewati Palangkaraya dahulu. Lalu menyeberangi sungai dan lain sebagainya,” kata Syar’i.
Beberapa wilayah yang terkendala akses, menurut Syar’i, adalah wilayah Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas, dan wilayah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Selain harus ditempuh melalui jalur sungai, petugas KPU juga harus melewati jalan-jalan rusak di wilayah perdesaan.
”Biasanya petugas menyewa boat atau perahu mesin. Namun, pengalaman sebelumnya, kami dibantu pihak kepolisian atau pemerintah daerah dalam distribusi,” kata Syar’i.
Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan antara KPU dan instansi lain di antaranya membuat efisiensi anggaran. Hal itu terjadi saat pemilihan gubernur Kalteng tahun 2015.
Saat pemilihan gubernur tahun 2015, KPU Kalteng memiliki anggaran Rp 157 miliar. Dari total anggaran itu, pihak KPU hanya menggunakan sekitar Rp 143 miliar dan mengembalikan sisanya Rp 14 miliar ke kas negara.
”Meski ada sengketa, kami tetap lakukan efisiensi. Misalnya saat ke Jakarta daripada tidur di hotel, kami menyewa apartemen sehingga lebih hemat,” kata Sekretaris KPU Kalteng Rigumi.
